Akhirnya! Keluhan Mahasiswa Terkait Perppu & Revisi UU KPK Direspon Menko Polhukam Baru

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, JAKARTA – Selama ini yang disuarakan oleh mahasiswa  terkait pengeluaran Perpu dan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di respon oleh Menteri Menko Polhukam Baru, Mahfud MD.

Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwasanya dirinya sudah merespon apa yang selama ini suarakan oleh mahasiswa diseluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Pasalnya, dia sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Kan sebelum saya jadi menteri soal Perppu KPK itu sudah sampai semua ke presiden. Ya nunggu presiden aja. Semua sikap saya, pandangan saya soal Perppu KPK dan pandangan masyarakat sudah disampaikan ke presiden semua. Jadi sekarang tinggal nunggu Presidennya,” ujar Mahfud seusai makan malam bersama para senior KAHMI di JW Mariot Hotel, Kuningan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Baca juga  Nyaris! Gara-gara Pakai Softlens Salsabila Adriani Hampir Buta

Seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya   Pak Mahfud tidak mempunyai wewenang dalam memberi keputusan persoalan Perppu maupun UU KPK. Sebab, semua keputusan itu ada ditangan Presiden Jokowi, Mahfud MD hanya merespon dan menyampaikan kepada Presiden.

Baca juga  Temui Sultan HB X, Mahfud MD Izin Nonaktif dari Penasehat Gubernur DIY

Meski demikian, Mahfud menegaskan penerbitan Perppu KPK menjadi kewenangan Presiden sehingga masyarakat tinggal menunggu putusan finalnya.

Baca juga  Dampingi Wabup, FPKB DIY Tinjau Kesiapan Pesantren Menuju New Normal

“Tanda tangan saya? Tanda tangan apa? Itu presiden apakah akan mengeluarkan apa tidak, itu sepenuhnya wewenang presiden. Dan semua masukan udahdisampaikan,” kata Mahfud. 

Mahfud bukan hanya menanggapi persoalan Perppu, akan tetapi Menko Polhukam yang Baru itu juga merespon aspirasi mahasiswa terkait Revisi UU KPK yang baik itu pendapat yang mendesak maupun yang menentang revisi UU KPK. Pasalnya, urusan itu juga sudah disampaikan kepada Presiden.

“Ini kan masih ada waktu. Kita akan terus membahasnya (opsi Perppu KPK),” kata Mahfud di Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta. (Rifa’i/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Pratikno, Resmi Ganti Nama Tol Jakarta Cikampek II Menjadi MBZ

PILIHANRAKYAT.ID. Jakarta-Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) resmi berganti nama menjadi jalan tol layang Mohamed Bin Zayed, pada...

PSTI DIY Gelar Rakerda, LTAD Jadi Fokus Garapan

PILIHANRAKYAT.ID, Jogja – Pengurus Daerah Persatuan Sepaktakraw Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2021- 2025 terus bergerak. Setelah...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

250 Juta Harga Jabatan di Kudus

PILIHANRAKYAT.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya telah menangkap Bupati Kudus, Muhammad Tamzil terkait kasus “jual-beli Jabatan” terus menelusuri dan memeriksa sekda dan...