Miris! Pimpinan KPK Perlu di Pertimbangkan Mengenai Usia yang Akan Dilantik

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat menerima surat dari Presiden Joko Widodo  terkait polemik usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023, Nurul Ghufron. Tentu hal itu menjadi persoalan, karena sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang.

Hal itu langsung direspon oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin yang mengatakan bahwa Jokowi harus mempertimbangkan, apakah Ghufron bisa dilantik menjadi pimpinan KPK atau tidak karena usianya masihnya sudah 45 tahun.

Sebelumnya, Undang-undang KPK hasil revisi menyebutkan bahwa usia minimal pimpinan KPK adalah 50 tahun. “Surat dari Presiden yaitu meminta pertimbangan terkait Saudara Ghufron,” kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019 kemaren.

Baca juga  Kembang Api Jadi Penanda "Panggung Kreasi Spektakuler"

Surat itu sebelumnya telah dibacakan dalam rapat paripurna DPR tanggal 22 Oktober 2019. Menurut Aziz, surat tersebut sudah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah. Hasilnya DPR memberikan pertimbangan bahwa Nurul Ghufron tetap bisa dilantik menjadi pimpinan KPK.

Alasannya, kata Aziz, Ghufron terpilih menjadi pimpinan KPK saat UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 belum direvisi. Dalam UU lawas itu disebutkan usia minimal pimpinan KPK adalah 40 tahun. Aziz berujar UU KPK hasil revisi itu tak berlaku surut.

Baca juga  Lomba Menulis Esai Nasional 2019 di IAIN Purwokerto
Baca juga  Takjub! Baru Berumur Seminggu, Bayi Kartika Putri Sudah Bisa Sujud

“Sudah dibahas bahwa dalam asas hukum ada asas non-retroaktif (tidak berlaku surut). Sehingga bisa dilakukan pelantikan oleh Bapak Presiden dalam waktu yang ditentukan,” kata politikus Partai Golkar ini.

Menurut Aziz, DPR juga telah mengirimkan surat balasan berisi pertimbangan kepada Presiden. Sebab, itu harus ada pembahasan yang resmi terkait usia umur dari pimpinan KPK yang baru.

Sejumlah pakar hukum berpendapat Nurul Ghufron tak bisa dilantik. Sebab, DPR tidak membuat pasal peralihan yang menyatakan bahwa pimpinan yang diseleksi dengan undang-undang yang lama dapat dilantik menggunakan peraturan sebelumnya.

“Dia tidak memenuhi syarat. Ini ada kealpaan administrasi,” ujar pakar hukum tata negara Feri Amsari saat dihubungi Tempo pada Senin, 7 Oktober 2019 lalu. (Rifa’i/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Pratikno, Resmi Ganti Nama Tol Jakarta Cikampek II Menjadi MBZ

PILIHANRAKYAT.ID. Jakarta-Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) resmi berganti nama menjadi jalan tol layang Mohamed Bin Zayed, pada...

PSTI DIY Gelar Rakerda, LTAD Jadi Fokus Garapan

PILIHANRAKYAT.ID, Jogja – Pengurus Daerah Persatuan Sepaktakraw Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2021- 2025 terus bergerak. Setelah...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

250 Juta Harga Jabatan di Kudus

PILIHANRAKYAT.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya telah menangkap Bupati Kudus, Muhammad Tamzil terkait kasus “jual-beli Jabatan” terus menelusuri dan memeriksa sekda dan...