PILIHANRAKYAT. ID, Probolinggo Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, akhirnya angkat bicara menanggapi surat resmi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Temenggungan yang meminta pemberhentian Kepala Desa Muhammad Iqbal Ali secara tidak hormat.
Permintaan ini muncul menyusul insiden pesta minuman keras (miras) maut yang terjadi di rumah sang kades, yang menyebabkan tewasnya dua warga pada akhir April lalu.
Dalam keterangannya kepada media pada Jumat (09/05/2025), Bupati Haris menyatakan pihaknya sangat prihatin atas kejadian tersebut dan tengah melakukan kajian mendalam terkait insiden yang mengguncang masyarakat Kabupaten Probolinggo itu.
“Ya, ini sedang menjadi kajian kita. Kita cukup prihatin, terus terang memang sangat prihatin. Kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi,” ujarnya.
Meski secara formal pemberhentian kepala desa merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemkab Probolinggo tetap mengambil langkah tegas dengan memberikan teguran sebagai langkah awal penanganan kasus ini.
“Prinsipnya ini memang menjadi ranah Mendagri. Tetapi teguran sudah kita lakukan, karena memang sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Bupati Haris juga menekankan pentingnya memerangi peredaran minuman keras dan narkoba sebagai prioritas utama pemerintah daerah ke depan.
Ia menilai kedua hal tersebut merupakan ancaman serius terhadap moral dan masa depan generasi muda.
“Miras dan narkoba ini akan menjadi prioritas kita untuk kita perangi bersama, karena ini betul-betul bisa merusak akhlak, merusak masa depan anak-anak kita. Ini penting,” pungkasnya.
Sebelumnya, BPD Temenggungan menyerahkan surat pengaduan kepada Bupati Probolinggo, mendesak agar Kepala Desa Muhammad Iqbal Ali diberhentikan secara tidak hormat, menyusul tewasnya dua warga dalam pesta miras di rumah kades pada akhir April lalu.
