PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Presiden dan Wakil Presiden di pilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akan tetapi hal itu ditentang oleh Partai Demokrat dan di sangkut Pautkan dengan Mantan Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid atau yang akrap dikenal dengan Gus Dur.
Awalnya yang menentang hal itu adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik. Di meyakini mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tak akan sepakat dengan usulan presiden-wakil presiden dipilih oleh MPR.
Rachland bukan hanya tidak menyakini, akan tetapi sudah tidak percaya lagi. “Saya tak percaya almarhum setuju presiden kembali dipilih MPR,” kata Rachland melalui cuitan di akun Twitternya, @RachlanNashidik pada hari ini, Kamis, 28 November 2019.
Masih belum jelas alasana Rachland kenapa tidak percaya dengan presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh MPR. Sehingga, Rachland melakukan ungkapan yang seperti itu masih belum ada esensinya yang jelas. Padahal, Gus Dur sejak jadi Presiden dipilih oleh MPR.
Rachland tetap mengakui dan mengetahui bahwa Gus Dur memang presiden produk MPR. Namun hal itu terjadi lantaran Indonesia baru lepas dari era Orde Baru. Setelah itu, kata Rachland, Gus Dur sangat berperan dalam membangun dan meletakkan demokrasi di Tanah Air.
“Saat itu reformasi baru berhasil mengganti orang. Tapi Gus Dur terlibat dalam seluruh upaya membangun tata politik demokratik setelahnya,” ujar Rachland.
PBNU mengusulkan agar presiden-wakil presiden kembali dipilih MPR, sedangkan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, usul ini disampaikan kepada pimpinan MPR yang datang berkunjung ke kantor PBNU kemarin.
Pertemuan tersebut membahas agenda amandemen Undang-undang Dasar 1945. Selain mengusulkan pemilihan tak langsung, PBNU juga mendukung kembalinya garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan mengusulkan kembalinya utusan golongan di parlemen.
Seharusnya, Partai Demokrat harus memberi narasi yang sistematis dan memberikan penjelasan yang jelas terkait pernyataan di Twiternya itu. Agar semuanya jelas apa yang harus di klarifikasi dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil presiden.
(Rifa’i/PR.ID)
