DPR Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah Apresiasi Pemerintah Terkait RUU Kepariwisataan

Kaisar Abu Hanifah

Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan pandangannya mengenai RUU Kepariwisataan. Hal itu disampaikan Kaisar dalam rapat bersama antara Komisi VII dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Kami dari PKB, pertama kami setuju dengan pandangan-pandangan pemerintah terkait dengan koordinasi lintas sektoral. Kami pikir, memang ini perlu dalam rangka untuk menjadi payung hukum bagi Kementerian Pariwisata untuk melakukan koordinasi-koordinasi lintas sektoral,” kata Kaisar, Senin (3/2/2025).

Kemudian soal rencana pembentukan lembaga kepariwisataan profesional dan mandiri, Kaisar juga mengaku setuju dengan usulan pemerintah. Namun ia menilai lembaga tersebut belum memungkinkan.

Baca juga  Kades Montorna Akui Pemotongan BLT DBHCHT di Desanya Bukan Perintah Dirinya

“Rasanya, kami khawatir nanti akan tumpang tindih dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Pariwisata. Apalagi secara anggaran, rasanya juga berat bagi kita semua,” jelasnya.

Legislator dari Dapil DIY tersebut juga menyinggung soal 12 aspek tentang ekosistem kepariwisataan yang dipaparkan oleh Menpar. Kaisar menyebut soal membangun ekosistem pariwisat dinilainya sangat komprehensif, apabila bisa dijalankan semua.

“Kami bisa menerima apabila poin nomor 2 tentang pendidikan kepariwisataan ini dihapus, asalkan dengan reasoning yang memadahi. Karena bagaimana pun, aspek pendidikan itu, mungkin oleh Komisi X waktu itu dianggap sebagai salah satu media yang bisa meningkatkan sumber daya kepariwisataan kita,” ungkapnya.

Tetapi lanjut Kaisar, jika hal itu dirasa tidak bisa diakomodir, asalkan diberi reasoning yang sesuai, ia mengusulkan agar hal itu bisa dimasukkan dalam poin 7, yakni tentang ikhtiar-ikhtiar upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

Baca juga  Nicanor Parra dan Neruda, Kiblat Puisi Amerika

“Karena item-item yang ada ini, luar biasa sekali. Mulai dari perencanaan, pengelolaan destinasi wisata, industri pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, penyediaan sarana prasarana, dan seterusnya,” sambungnya.

Menurut Kaisar, jika sejumlah aspek tersebut mampu dijalankan dengan baik, ia optimis industri kepariwisataan Indonesia akan berjalan dengan baik.

“Tetapi di poin 11, rasanya ini harus diberikan pendalaman soal diplomasi budaya, karena bagaimanapun kebudayaan ini menjadi salah satu sektor strategis dan subtansi dari industri pariwisata yang harus kita kedepankan,” tandasnya. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *