PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggaran program tersebut dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026. Salah satu perubahan utama adalah pengurangan layanan MBG bagi anak sekolah dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Dadan mengatakan langkah efisiensi dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz. Penyesuaian itu dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz, kami melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan,” kata Dadan kepada CNNIndonesia.com, Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut dia, pengurangan hari layanan berlaku untuk sebagian besar sekolah. Namun, kebijakan tersebut tidak diterapkan pada sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, termasuk sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi,” ujarnya.
Selain mengurangi hari layanan sekolah, BGN juga membatasi distribusi makanan selama masa libur sekolah. Menurut Dadan, layanan pada hari libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” kata dia.
Dadan menjelaskan total pagu anggaran BGN pada 2026 mencapai Rp268 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
Meski dilakukan efisiensi, pemerintah memastikan anggaran bahan baku makanan tidak berubah. Nilai per porsi MBG tetap dipertahankan sebesar Rp10 ribu, menyesuaikan indeks kemahalan di masing-masing daerah.
“Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah,” ujar Dadan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran MBG 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
“Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa, 19 Mei 2026.
Purbaya mengatakan penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.
“Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” ujarnya.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya sebesar Rp335 triliun. Program tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.
