News  

Mendikbud: Tenggang Rasa dan Tolerasnsi Landasan Membangun Kebudayaan Nasional

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa rasa tenggang rasa dan sikap toleransi haru menjadi landasa ppokok dalam membangun kebudayaan nasional. (FOTO: Dok. Kemendikbud)


PILIHANRAKYAT.ID, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa rasa tenggang rasa dan sikap toleransi haru menjadi landasan pokok dalam membangun kebudayaan nasional. Sebab, kata Muhadjir, salah satu persoalan budaya yang paling mendasar adalah munculnya gejala-gelaja intoleransi karena keragaman budaya Indonesia.

“Menurut saya, sikap toleransi, sikap tenggang rasa, sikap untuk merangkul semua, itu harus menjadi landasan pokok di dalam pembangunan kebudayaan kita,” tegas Muhadjir.

Simak: Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 Siap Rumuskan Strategi Kebudayaan Nasional

Hal tersebut disampaikan Mendikbud saat menghadiri acara Pra Kongres Kebudayaan Indonesia ke-3 baru-baru ini yang merupakan pra kongres terakhir dalam menyambut Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 yang akan digelar pada 5 s.d. 9 Desember 2018 mendatang.

Baca juga  Keluarkan Kebijakan PPKM,Inmendagri; Optimalkan Posko Covid19 Tingkat Desa

Menurut Mendikbud, tantangan terhadap budaya nasional hanya dapat dijawab apabila kebudayaan di tempatkan sebagai hulu dari pembangunan. “Kebudayaan harus mewarnai setiap lini pembangunan,” kata Muhadjir.

Selain dihadiri Mendikbud, Pra KKI ini juga dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Hilmar Farid, Tim Perumus Strategi Kebudayaan KKI 2018, serta perwakilan pemerintah daerah yang sudah menyerahkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 279 Kabupaten/Kota dan 27 Provinsi.

Pada kesempatan itu, Hilmar Farid mengatakan, sebanyak 27 provinsi telah menyelesaikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), dengan tidak kurang terdapat 5.000 orang yang terlibat selama proses penyelesaian PPKD.

“Selain itu, masukan juga datang dari 35 forum kebudayaan berbagai bidang, yang secara independen memberikan masukan untuk strategi pemajuan kebudayaan yang akan dibahas dalam KKI 2018,” kata Hilmar.

Baca juga  Ketua Aliansi BEM Probolinggo Raya Pertanyakan Pengawasan Legislatif Ke Eksekutif

Simak: 

Untuk diketahui, Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 akan dihadiri oleh sejumlah kalangan, bukan hanya perwakilan penyusun PPKD dari kabupaten/kota dan provinsi, tetapi juga masyarakat umum, hingga anak muda. Pendaftaran relawan atau volunteer untuk masyarakat umum dibuka secara daring (online), dan sejauh ini terdapat 2.000 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai relawan.

Pewarta: Dian Danastry
Editor: Didik Hariyanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *