Pelantikan Kepala Desa Terpilih Adalah Kewajiban Bupati Situbondo Yang Tidak Boleh Ditunda Apalagi Digagalkan

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Situbondo-Jawaban atas pernyataan bupati situbondo yang termuat dalam faktualnews, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Situbondo dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 dimana terdapat 116 Desa secara serentak menggelar pesta demokrasi tersebut tanpa terkecuali Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan atas pemilihan tersebut kemudian Sdr. Syamsuyono keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan rifalnya Sdr H RUBAZIN dengan selisih 14 suara, kemudian paslon nomer urut 2 yang tidak terima terhadap kekalahannnya mengajukan gugatan dipengadilan Negeri situbonda yang teregister dalam kepaniteraan No. 51/Pdt.G/2019/PN.STB 

Kuasa Hukum Syamsuyono menerangkan Kita harus memberikan pendidikan hukum pada masyarakat bahwa pelantikan adalah kewajiban bupati bukan suka-suka bupati hal ini terurai jelas dalam pasal 53 ayat (7) PERBUP No.19 tahun 2019 yg bunyinya Apabila terjdi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati Tetap melantik kepala desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh Pengadilan

Bahwa kemarin tanggal 30 Desember 2019 klien kami Syamsuyono (kepala desa terpilih) hadir dan mengikuti acara pelantikan dan juga mengikuti penyumpahan adalah karena 1. Klien kami pada tanggal 26 Desember 2019 Mendapat unadangan via WA utuk mengambil baju seragam pelantikan ke 2. Pada tanggal 27 Desember 2019 menerima undangan dari Bupati utuk pelaksanaan pelantikan sebagai kepala desa terpilih dua hal tersebutlah yg membuat klien kami kemarin tanggal 30 Desember 2019 Resmi sudah mengikuti pelantikan dan sumpah jabatan ujar kuasa hukum Syamsuyono

Baca juga  Kebanjiran Investasi dari UEA, Solo Akan Dibangun Masjid Ala Abu Dhabi
Baca juga  Benarkah Sandiaga Uno Akan di Proyeksikan Dalam Kontestasi di 2024?

Disamping itu juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Lutfi Joko Prihatin pada tanggal 28 – 12 – 2019 menegaskan Pelantikan terhadap 116 Desa akan tetap dilaksanakan tanpa terkecuali Desa yang bersengketa yaitu Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar dan Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih sebab proses hukum yang sedang berjalan tidak ada kaitannya dengan agenda pelantikan lebih lanjut Kepala DPMD mengatakan sesuai ketentuan, Kasus hukum yang sedang berjalan tidak akan mempengaruhi pelantikan, kecuali ada putusan majelis hakum dan sudah berkekuatan hukum tetap dikutip dari portal berita FaktualNews

Baca juga  Luhut B. Pandjaitan Yakin Akan Pertumbuhan Ekonomi

Sehingga kami tegaskan bahwa tidak tepat secara hukum jika Buapati menyampaikan bahwa pelantikan digagalkan atau ditunda karena menunggu hasil Perdamaian atau putusan Majlis Hakim, karena pernyataan tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati sendiri pasal 53 ayat 7 tahun 2019, terlebih lagi klien kami sdah terlanjur mengikuti pelantikan dan mengikuti penyumpahan atas dasar undangan dari bupati sendiri selaku kepala desa terpilih tanpa ada ganguan apapun

Moh. Taufiq, SH., MH. Dan Syaiful Anwar, SH. Selaku Kuasa Hukum dari Bapak Syamsuyono Kades Kumbangsari Sangat menyesalkan sikap dan tindakan Bapak Bupati yang telah memberikan pernyataan yang disampaikan sesaat setelah kliennya selesai mengikuti pelantikan dan penyumpahan pada sebuah portal berita Faktualnews bahwa Syamsuyono Kepala Desa terpilih Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tersebut gagal dilantik lantaran hasil pilkades tersebut masih bersengketa, lebih lanjut Moh. Taufiq, SH., MH. Mengatakan pernyataan tersebut tetap tidak sesuai dengan hukum apalagi disampaikan setelah Kliennnya (Syamsuyono) selesai mengikuti pelantikan dan penyumpahan, sehingga jika disebut gagal dilantik itu berbeda dengan fakta yang sebenarnya karena klien kami sudah memenuhi undangan pelantikan dan mengikuti acara pelantikan serta penyumpahan secara sempurna, sehingga jika pelantikan tersebut mau dibatalkan maka harus ada alasan hukum yang bisa menjadi alasan pembatalan pelantikan tersebut.

Baca juga  Hari Sumpah Pemuda, Pemkot Surabaya Ingatkan Persatuan Bangsa

(Tim Redaksi/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Bocil Top Up Voucher Game Online 800 RB; KPAI Serukan Lindungi Anak Dari Pengaruh Game Online

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Di media sosial (medsos) viral video diduga orang tua sedang memarahi kasir minimarket Indomaret karena anaknya...

Serangan Hamas Tewaskan 2 Warga Israel; PM Israel Murka

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Saling serang antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza kian intens. Gempuran roket yang ditembakkan Hamas...

Kaukus Muda PPP: Penyerangan di Masjid Al Aqsha adalah Bentuk Kekejaman Negara Apartheid Israel

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Wakil Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP Aas Subarkah mengutuk keras aksi pengusiran paksa warga Palestina di...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...