PILIHANRAKYAT.ID, Israel-Koalisi sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu unggul dalam pemilu legislatif yang digelar pada 27 Oktober 2026. Namun, hasil akhir yang diumumkan Komite Pemilu Pusat Israel (CEC) menunjukkan koalisi tersebut gagal memperoleh mayoritas kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan.
CEC mengumumkan hasil akhir pemilu pada Jumat, 30 Oktober 2026, setelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan penghitungan dan berbagai pengaduan. Pengumuman tersebut dilaporkan AFP dan The Times of Israel.
Berdasarkan data CEC, tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,9 persen dari sekitar 7,3 juta pemilih yang memenuhi syarat. Sebanyak 5.716.655 suara telah dihitung. Angka partisipasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
Koalisi Netanyahu memperoleh total 53 kursi dari 120 kursi Knesset atau parlemen Israel. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu menjadi fraksi terbesar dengan menguasai 27 kursi.
Sementara itu, kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot melalui Partai Yashar memperoleh 48 kursi. Partai Yashar sendiri mengamankan 21 kursi, disusul B’Yachad dengan 12 kursi, Joint List 11 kursi, Partai Demokrat delapan kursi, Partai Ra’am delapan kursi, Yisrael Beytenu tujuh kursi, United Torah Judaism tujuh kursi, Otzma Yehudit tujuh kursi, Shas enam kursi, dan Religious Zionism enam kursi.
Koalisi pemerintahan Netanyahu terdiri atas Likud, Shas, United Torah Judaism, Otzma Yehudit, dan Religious Zionism. Adapun kelompok oposisi mencakup Yashar, B’Yachad, Partai Demokrat, dan Yisrael Beytenu.
Meski unggul atas oposisi, koalisi Netanyahu masih kekurangan delapan kursi untuk mencapai ambang mayoritas minimal 61 kursi. Kondisi tersebut membuat peluang pembentukan pemerintahan baru bergantung pada hasil negosiasi politik setelah pemilu.
Di sisi lain, partai-partai Arab Israel mencatatkan capaian bersejarah. Joint List dan Ra’am secara bersama-sama mengamankan 19 kursi parlemen. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan perolehan 10 kursi yang mereka miliki saat ini.
Perolehan itu berpotensi menjadi penentu dalam pembentukan pemerintahan. Kubu oposisi sebenarnya dapat melampaui ambang mayoritas jika bersedia menjalin kerja sama dengan partai-partai Arab Israel. Namun, kemungkinan tersebut masih menghadapi hambatan politik.
Situasi semakin memanas setelah kubu Netanyahu melontarkan tuduhan bahwa partai-partai Arab Israel menerima pendanaan dari Qatar untuk membeli suara. Tuduhan yang disampaikan pada Kamis malam itu belum terbukti. Joint List, Ra’am, dan otoritas Qatar telah membantahnya.
Eisenkot menuding Netanyahu berusaha mendelegitimasi hasil pemilu melalui tuduhan tersebut. Sementara itu, CEC menepis klaim mengenai kecurangan pemungutan suara tanpa secara khusus menyebut partai-partai Arab Israel.
“Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar,” kata Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne, dalam pernyataan pada Jumat pagi.
Hasil akhir pemilu dijadwalkan diserahkan secara resmi kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada Rabu, 4 November 2026. Setelah menerima hasil tersebut, Herzog akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai sebelum menunjuk salah satu tokoh untuk membentuk pemerintahan.
Tanpa adanya mayoritas mutlak, Israel diperkirakan menghadapi negosiasi pembentukan koalisi yang alot dan berpotensi berlangsung selama berminggu-minggu. Jika tidak ada kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru, Israel berpeluang kembali menggelar pemilu legislatif.
