PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait surat protes yang dilayangkan Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi investasi di Indonesia.
Salah satu poin yang disoroti investor China ialah rencana kebijakan retensi devisa wajib melalui skema Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Dalam surat tersebut, eksportir disebut keberatan karena diwajibkan menempatkan 50 persen devisa hasil ekspor di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun.
Menanggapi hal itu, Purbaya menilai kebijakan DHE SDA seharusnya tidak menjadi persoalan serius bagi investor. Menurut dia, pemerintah tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan iklim investasi yang kondusif.
“Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjam uang di Indonesia terbebas dari DHE SDA ada pengecualian seperti itu. Jadi harusnya China tidak ada masalah,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa, 12 Mei 2026.
Purbaya menjelaskan pemerintah telah merancang aturan DHE SDA secara fleksibel dengan sejumlah pengecualian agar likuiditas perusahaan tetap terjaga. Namun demikian, ia belum memerinci aturan baru tersebut karena regulasinya hingga kini belum dipublikasikan.
Aturan anyar DHE SDA sendiri dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Dalam skema yang tengah disiapkan pemerintah, eksportir disebut wajib menempatkan dana hasil ekspor di perbankan Himbara serta mengonversi maksimal 50 persen dana ke mata uang rupiah.
Selain kebijakan DHE SDA, investor China juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak dan pungutan, mulai dari tarif royalti mineral hingga bea keluar. Menurut Purbaya, pemerintah tetap harus memprioritaskan kepentingan negara karena sumber daya mineral merupakan aset strategis nasional.
“Belum dikenakan karena baru rencana. Biar saja tapi kami akan mementingkan kepentingan negara kita,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menegaskan hubungan investasi antara Indonesia dan China bersifat timbal balik. Ia mengaku pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keluhan kepada pihak pengusaha China terkait praktik bisnis ilegal yang ditemukan di dalam negeri.
“Saya udah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal, saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah,” tutur Purbaya.
