Temui Sultan HB X, Mahfud MD Izin Nonaktif dari Penasehat Gubernur DIY

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, YOGYAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Manko Polhukam) Mahfud MD menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (28/10) kemaren.

Kedatangan Mahfud MD ke Keraton Ngayogyakarta untuk berpamitan dan nonaktif dari jabatan Ketua Parampara Praja atau penasihat Sultan HB X sebagai gubernur.

Di kepatihan, Mahfud MD juga sempat menggelar rapat dengan anggota Parampara Praja antara lain Soetaryo, Edy Suandi Hamid, GKR Mangkubumi, Hermin Kusmayati, serta Suyitno.

“Karena saya sekarang sejak empat hari yang lalu sudah diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan, maka saya resmi menghadap gubernur sore hari ini untuk menyampaikan informasi itu dan permohonan untuk nonaktif sampai habis masa jabatan saya,” kata Mahfud seperti dikutip dari Antara, Senin (28/10).

Baca juga  Resmikan Asrama Haji Senilai Rp 220 Miliar, Bupati Jember; Ini Komitmen Saya Bersama Jokowi

Mahfud juga menjelaskan keputusan itu diambil karena dirinya menyadari tidak bisa lagi ikut kegiatan di Paramparapraja yang memiliki agenda rutin.

Bahkan, ia mengatakan nonaktif dari berbagai jabatan lain di lingkungan pemerintahan karena tugas dan komitmen Mahfud MD kepada Presiden Joko Widodo setelah dirinya dilantik sebagai Menko Polhukam pekan lalu.

Baca juga  Kerusuhan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Berujung Panjang

“Kontrak saya dengan presiden selama saya menjadi menteri tidak akan menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan yang bisa saling mengganggu waktu dan fungsinya,” ucap dia.

Mahfud mengatakan Parampara Praja merupakan lembaga yang dibentuk sebagai dewan pertimbangan Gubernur DIY setelah munculnya Undang-Undang Keistimewaan. Mahfud telah memimpin lembaga itu sejak 2016.

Baca juga  Setelah Jokowi, Kini Giliran Ridwan Kamil Memindahkan Pusat Pemerintahan

“Saya memimpin lembaga ini sudah lebih dari tiga tahun. Saya merasakan tentang daerah istimewa yang betul-betul istimewa,” ujar dia.

Menurut Mahfud, selama menjabat sebagai Ketua Parampara Praja, dirinya dapat merasakan keistimewaan DIY. Salah satu keistimewaan itu dibuktikan dengan keterlibatan dirinya sebagai dewan pertimbangkan Sultan HB X.

“Saya dari Madura, kemudian Pak Edy Sandi dari Sumatera. Semua bisa diterima menjadi penasihat Sri Sultan Hamengku Buwono X,” ungkap Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X belum mengambil keputusan menyikapi pengajuan nonaktif Mahfud MD yang baru disampaikan secara lisan.

“Karena beliau bertugas dengan surat keputusan maka perlu surat resmi juga,” terangnya. (Anwar/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Pratikno, Resmi Ganti Nama Tol Jakarta Cikampek II Menjadi MBZ

PILIHANRAKYAT.ID. Jakarta-Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) resmi berganti nama menjadi jalan tol layang Mohamed Bin Zayed, pada...

PSTI DIY Gelar Rakerda, LTAD Jadi Fokus Garapan

PILIHANRAKYAT.ID, Jogja – Pengurus Daerah Persatuan Sepaktakraw Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2021- 2025 terus bergerak. Setelah...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

250 Juta Harga Jabatan di Kudus

PILIHANRAKYAT.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya telah menangkap Bupati Kudus, Muhammad Tamzil terkait kasus “jual-beli Jabatan” terus menelusuri dan memeriksa sekda dan...