PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Aliansi mahasiswa Cipayung Probolinggo Raya, yang terdiri dari PMII dan GMNI, menggelar audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo pada Selasa pagi, 3 September 2025. Mereka datang membawa sederet isu nasional hingga persoalan lokal Kota Probolinggo.
Forum yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB itu dipilih sebagai alternatif setelah rencana aksi unjuk rasa ditunda dengan alasan situasi belum kondusif.
Di tingkat nasional, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama: pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, proses hukum transparan atas pembunuhan Affan Kurniawan, kecaman atas penyalahgunaan wewenang aparat, serta pembebasan massa aksi yang ditahan secara sewenang-wenang.
Sementara isu lokal yang diangkat meliputi tujuh tuntutan: penyelesaian polemik Hari Jadi Kota, evaluasi Car Free Day, penegakan Perda RTRW, pembukaan lapangan kerja, jaminan kesejahteraan guru, penolakan alih fungsi gedung kesenian, serta pembenahan kebijakan relokasi PKL.
Ketua PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, menegaskan audiensi ini hasil kajian panjang. “Kita diskusi lembut bareng bagaimana kondisi Kota Probolinggo hari ini. Kota kecil yang luar biasa, kota transit yang dicita-citakan berkembang sampai maju,” ujarnya.
Ketua GMNI Probolinggo, Rosa, menyebut keputusan menunda aksi untuk menjaga situasi tetap aman. “Keadaan nasional saat ini tidak baik-baik saja. Banyak kawan kami yang tumbang akibat kericuhan. Kita ingin Probolinggo tetap kondusif,” katanya.
Mustofa dari PMII menyoroti isu alih fungsi gedung kesenian. Menurutnya, minimnya ruang ekspresi membuat Probolinggo disebut sebagai “kota mati”. “Panggung kebebasan untuk anak muda harus difasilitasi. Tidak boleh dijegal pemerintah,” tegasnya.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menanggapi beberapa poin. Soal Hari Jadi Kota, ia menyebut kajian sempat melibatkan akademisi UGM, namun ditunda. Terkait relokasi PKL, ia menegaskan Alun-alun harus steril. “Kita contoh saja Jogja, di sana tidak ada PKL di alun-alun,” katanya.
Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha, menyambut positif audiensi itu. “Kantor DPRD adalah rumah aspirasi masyarakat,” ucapnya. Ia meminta maaf bila ada perilaku dewan yang belum sesuai harapan, sekaligus mengajak mahasiswa aktif mengawasi kinerja DPRD.
Syntha juga menyinggung isu Hari Jadi Kota dengan angka “666”. Ia mengaku penelitian terkait itu pernah dilakukan ayahnya, Kuncoro, mantan Wakil Wali Kota Probolinggo. “File penelitiannya hilang, tapi saya senang ada yang menyoroti. Kenapa usia Kota Probolinggo bisa lebih tua dari Kabupaten?” katanya.
