PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan pertahanan nasional setelah capaian skor Military Capability Indonesia dalam Asia Power Index (API) dinilai masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Kemenko Polkam di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Rapat dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Brigadir Jenderal Marinir Kresno Pratowo.
Kresno mengatakan pemerintah perlu memperkuat berbagai mekanisme pembangunan pertahanan guna meningkatkan kemampuan militer nasional sekaligus memperbaiki posisi Indonesia dalam penilaian Asia Power Index.
“Skor Military Capability Indonesia masih berada di bawah target RPJMN 2025–2029 sehingga kita perlu meningkatkan mekanisme untuk memperkuat pertahanan nasional Indonesia dan meningkatkan skor API,” kata Kresno dalam rapat tersebut.
Rapat dihadiri perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian PPN/Bappenas, serta pemangku kepentingan lain di sektor pertahanan.
Peserta rapat menilai Asia Power Index dapat menjadi salah satu indikator komparatif untuk mengukur posisi Indonesia di antara negara-negara Asia. Karena itu, peningkatan skor dinilai penting sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dan pengaruh Indonesia di kawasan.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah langkah strategis disepakati untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Langkah itu meliputi modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), penguatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan industri pertahanan dalam negeri.
Meski demikian, Kresno menegaskan pembangunan pertahanan nasional tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar kenaikan peringkat atau skor dalam indeks internasional. Menurut dia, penguatan pertahanan harus tetap berorientasi pada kebutuhan strategis nasional dan ancaman yang dihadapi Indonesia.
“Peningkatan skor Military Capability bukan tujuan akhir pembangunan pertahanan nasional. Yang lebih utama adalah meningkatkan posisi tawar Indonesia di kawasan serta mendukung terwujudnya kepentingan nasional,” ujarnya.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk menyelaraskan program penguatan pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force (OEF) yang tercantum dalam RPJMN, Doktrin Pertahanan Negara, dan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mendorong terwujudnya postur pertahanan yang modern, kredibel, dan mampu menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks di kawasan maupun global.
