PILIHANRAKYAT.ID, Surabaya-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mulai mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino. Selain ancaman kekeringan, sejumlah wilayah juga diwaspadai berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan pengalaman pada musim kemarau 2025 menjadi acuan dalam menyusun strategi mitigasi tahun ini. Saat itu, sebanyak 18 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan dan karhutla.
“Dampak kekeringan terjadi pada 12 kabupaten. Kami melakukan dropping air bersih serta menyalurkan bantuan tandon air sebanyak 1.000 unit ke lokasi terdampak,” kata Gatot dalam keterangannya, Kamis, 11 Juni 2026.
Selain kekeringan, BPBD mencatat karhutla pada 2025 menghanguskan sekitar 44,3 hektare lahan di 13 kabupaten dan 10,2 hektare kawasan hutan di tiga kabupaten.
Menurut Gatot, awal musim kemarau di sebagian wilayah Jawa Timur telah berlangsung sejak April 2026. Adapun puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dibanding tahun sebelumnya karena dipengaruhi fenomena El Nino.
“Berdasarkan prediksi BMKG, kekeringan di wilayah Jawa Timur pada tahun 2026 berpotensi lebih kering karena adanya El Nino,” ujarnya.
Sejumlah kawasan pegunungan dan hutan konservasi menjadi perhatian khusus BPBD. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) diperkirakan mengalami kondisi sangat kering selama musim kemarau. Risiko serupa juga mengancam Taman Hutan Raya Raden Soerjo yang memiliki kawasan luas, medan terjal, serta riwayat kebakaran hutan.
BPBD juga menyoroti kerawanan di kawasan Gunung Lawu yang berada di wilayah Nganjuk dan Magetan. Selain itu, kawasan Gunung Argopuro, Ijen, Kelud, dan Penanggungan dinilai berpotensi mengalami kondisi vegetasi yang lebih kering.
Gatot menjelaskan sebagian besar kejadian karhutla dipicu aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dan kelalaian. Faktor cuaca kering dan gesekan vegetasi turut memperbesar risiko kebakaran.
Untuk mengurangi potensi bencana, BPBD Jawa Timur melakukan pemantauan titik panas (hotspot), membentuk satuan tugas karhutla, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi dalam penanganan kebakaran, termasuk opsi pemadaman melalui water bombing.
Data BPBD menunjukkan potensi wilayah terdampak kekeringan pada 2026 mencapai sekitar 916 desa yang tersebar di 29 kabupaten. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 129 desa di 12 kabupaten.
Saat ini terdapat tujuh kabupaten yang telah menetapkan status siaga kekeringan, yakni Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Pasuruan.
Gatot menyebut Bondowoso menjadi daerah pertama yang telah menerima bantuan distribusi air bersih. Penyaluran bantuan dilakukan di empat kecamatan yang mencakup empat desa, 19 dusun, lima RT, dan 777 kepala keluarga.
BPBD Jawa Timur juga menyiapkan strategi penanganan darurat melalui penetapan status kedaruratan, rapat koordinasi teknis dengan organisasi perangkat daerah dan BPBD kabupaten/kota, hingga pelaksanaan apel siaga gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, Gatot mengingatkan tantangan jangka panjang berupa penyusutan kawasan hutan di Jawa Timur. Dari luas kawasan hutan yang berkisar antara 1,07 juta hingga 1,24 juta hektare, sekitar 125 ribu hektare dilaporkan hilang dalam satu dekade terakhir.
Menurut dia, rehabilitasi hutan dan lahan serta penguatan program perhutanan sosial menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan di masa mendatang.
