PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menerima kunjungan sejumlah tokoh global bidang kebijakan publik, lingkungan, dan konservasi di kantor Kementerian Kehutanan, Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain mantan Presiden Kosta Rika José María Figueres, mantan Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans, dan mantan Senator Amerika Serikat Russ Feingold. Pertemuan membahas peluang kerja sama internasional dalam penguatan pengelolaan taman nasional, konservasi spesies ikonik, hingga pengembangan skema pembiayaan konservasi yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Rohmat mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda konservasi dan pengendalian perubahan iklim global. Menurut dia, hutan Indonesia tidak hanya menjadi aset nasional, tetapi juga memiliki nilai penting bagi dunia karena berperan menjaga keanekaragaman hayati dan stabilitas iklim.
“Indonesia terus menunjukkan keteladanan dalam aksi nyata pengendalian perubahan iklim, terutama melalui pelestarian hutan, penguatan kawasan konservasi, perlindungan spesies, serta peningkatan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan,” kata Rohmat.
Ia menjelaskan Indonesia saat ini memiliki lebih dari 27 juta hektare kawasan konservasi dan kawasan lindung, termasuk 57 taman nasional yang tersebar di berbagai wilayah. Kawasan tersebut menjadi habitat berbagai spesies penting sekaligus berfungsi menjaga ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rohmat, konservasi hutan menjadi salah satu pilar utama kontribusi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan Nilai Ekonomi Karbon dan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan guna mendukung pembiayaan iklim yang kredibel dan terukur.
Upaya tersebut sejalan dengan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai tulang punggung pengendalian emisi gas rumah kaca. Melalui perlindungan hutan alam, rehabilitasi lahan, pengelolaan gambut dan mangrove, serta pelibatan masyarakat, pemerintah berupaya menerjemahkan komitmen iklim ke dalam aksi nyata di lapangan.
Dalam pertemuan itu, Rohmat juga memaparkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satgas tersebut bertugas menyusun strategi dan instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung pengelolaan taman nasional dan konservasi spesies ikonik pada periode 2026–2030.
Beberapa kawasan yang menjadi fokus perhatian antara lain Taman Nasional Komodo, Way Kambas, Ujung Kulon, Tanjung Puting, dan Rinjani, serta sejumlah lanskap habitat spesies ikonik di Aceh dan Jambi. Pemerintah juga menjajaki berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari pembiayaan berbasis karbon, foster sponsorship satwa liar, one company one species, species bond, hingga pembayaran jasa lingkungan.
“Pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi. Ini bukan komersialisasi kawasan konservasi. Fungsi ekologis taman nasional tetap menjadi prioritas,” ujar Rohmat.
Selain membahas pembiayaan, pertemuan tersebut juga membuka peluang kerja sama dalam penguatan tata kelola kawasan konservasi, pengembangan sistem data dan pemantauan geospasial, peningkatan kapasitas pengelola kawasan, serta kolaborasi dengan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.
Rohmat berharap pertukaran pengalaman dengan para tokoh internasional dapat memperkaya langkah Indonesia dalam membangun sistem pembiayaan konservasi yang berkelanjutan tanpa mengurangi integritas ekologis kawasan konservasi.
“Kami berharap diskusi ini dapat memperkaya upaya Indonesia dalam membangun pembiayaan konservasi yang berkelanjutan, menjaga integritas ekologis taman nasional, melindungi spesies ikonik, serta memastikan masyarakat di sekitar kawasan memperoleh manfaat yang adil,” katanya.
