PILIHANRAKYAT.ID, Surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur berinisial NK dalam kasus dugaan korupsi berupa pungutan liar (pungli) perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. NK diduga menerima uang sebesar Rp 687,5 juta dari praktik pungli yang mencapai Rp 1,23 miliar.
NK sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jawa Timur pada periode Januari hingga 31 Agustus 2024. Dia ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim.
Pantauan detikJatim, NK keluar dari Gedung Kejati Jatim pada Senin (16/11/2026) pukul 23.04 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah. Wajahnya ditutupi menggunakan map cokelat saat digiring dua penyidik menuju ruang tahanan.
NK tidak memberikan komentar ketika awak media berusaha meminta keterangan.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, IG Punia Atmaja, mengatakan penetapan NK sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur.
“Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau pungli dalam proses pengajuan penerbitan perizinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan inisial NK selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode bulan Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024,” kata Punia saat konferensi pers.
Punia menjelaskan, NK diduga memerintahkan OS yang saat itu menjabat Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon izin di luar ketentuan.
Dalam praktik tersebut, pungli diduga dilakukan terhadap tujuh pemohon izin di bidang pertambangan dengan total uang Rp 1,105 miliar.
Selain itu, terdapat 28 pemohon izin di bidang Geologi dan Air Tanah selama periode Maret hingga September 2024. Dari para pemohon tersebut, penyidik menemukan pungutan sebesar Rp 133,5 juta.
“Dengan demikian, total keseluruhan jumlah punglinya adalah senilai Rp 1.238.500.000,” ujar Punia.
Dari total uang tersebut, NK diduga menikmati Rp 687,5 juta. Rinciannya, Rp 552,5 juta berasal dari bidang pertambangan dan Rp 135 juta dari bidang Geologi dan Air Tanah.
Punia mengatakan penyidik telah menyita barang bukti berupa uang dan emas batangan seberat 50 gram yang diduga berkaitan dengan penerimaan NK.
“Bahwa keseluruhan barang bukti baik berupa uang dan emas batangan seberat 50 gram yang telah dinikmati oleh NK sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” jelasnya.
Atas perbuatannya, NK dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Di antaranya Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, NK juga disangkakan melanggar Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 undang-undang yang sama serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.




