PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) Kota Probolinggo 2026 kembali menyoroti tantangan fiskal yang kian menekan. Pendapatan dan belanja daerah sama-sama mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, menandakan kemampuan fiskal yang perlu diperkuat agar pembangunan tetap terjaga.
Pendapatan daerah tahun 2026 semula diproyeksikan Rp918,44 miliar sebelum dikoreksi naik menjadi Rp938,58 miliar. Meski begitu, angka tersebut tetap berada di bawah realisasi 2025 yang mencapai Rp987,87 miliar. Kota Probolinggo harus menghadapi selisih hampir Rp49 miliar hanya dalam satu tahun anggaran.
Belanja daerah mengalami penyusutan serupa. Dari realisasi Rp1,076 triliun pada 2025, anggaran belanja 2026 ditetapkan hanya Rp987,85 miliar. Pemangkasan hampir Rp89 miliar ini menuntut penyesuaian program sekaligus menjaga agar layanan publik tidak terganggu.
Pajak Lesu, Wisata Tak Menopang PAD
Wali Kota Probolinggo menilai turunnya pendapatan bukan hanya dipengaruhi faktor nasional, tetapi juga rendahnya kesadaran pajak masyarakat. Sikap abai terhadap kewajiban pajak membuat potensi pendapatan menguap dan menyulitkan daerah memperluas ruang fiskal.
Sektor pariwisata yang diharapkan menjadi tumpuan PAD juga belum menunjukkan performa kuat. Meski destinasi baru terus bermunculan, kontribusinya dinilai belum mampu mengangkat pendapatan daerah secara signifikan.
Pemerintah memastikan layanan publik tetap harus berjalan stabil di tengah tekanan pendapatan. Pemkot menyatakan akan memperkuat strategi fiskal agar kemampuan daerah kembali membaik dalam beberapa tahun mendatang.
Struktur Pendapatan Masih Rapuh
Dalam R-APBD 2026, PAD tercatat Rp265,58 miliar—indikasi jelas bahwa fondasi fiskal masih perlu diperkuat. Pendapatan lainnya tersebar pada Dana Insentif Fiskal Rp14,58 juta, Dana Bagi Hasil Rp39,92 juta, DAU Rp480,71 juta, DAK Rp88,18 juta, dan Transfer Antar Daerah Rp64,16 juta.
Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dengan alokasi Rp203,58 miliar. Diikuti RSUD dr. Moh. Saleh Rp141,81 miliar, Dinas Kesehatan PPKB Rp104,45 miliar, RSUD Ar-Rozy Rp57,60 miliar, dan Dinas Pekerjaan Umum Rp45,76 miliar.
Beberapa SKPD lain juga mendapatkan porsi belanja signifikan seperti DLH Rp41,47 miliar, Sekretariat Daerah Rp45,23 miliar, Dinas Perhubungan Rp25,90 miliar, Diskominfo Rp10,11 miliar, dan anggaran kecamatan di kisaran Rp14–17 miliar.
Secara keseluruhan, 30 SKPD tercatat dalam struktur belanja 2026. Pemkot menegaskan efisiensi anggaran akan menjadi kunci agar pembangunan tidak melambat meski tekanan fiskal terus meningkat.
Langkah Penguatan: Edukasi Pajak hingga Penataan Infrastruktur
Untuk memperbaiki pendapatan daerah, pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret. Sosialisasi pajak akan dilakukan lebih masif agar wajib pajak memahami kewajibannya dan manfaatnya bagi pembangunan. Di sisi lain, penataan infrastruktur layanan publik diprioritaskan agar kualitas pelayanan meningkat dan potensi pendapatan baru dapat digarap.
Dengan strategi ini, Pemkot Probolinggo berharap kondisi fiskal dapat kembali stabil dalam beberapa tahun ke depan, meski tahun 2026 harus dijalani dengan ruang anggaran yang lebih ketat.
