PILIHANRAKYAT.ID, SUMENEP – Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep menolak rencana kedagangan salah satu Calon Wakil Presiden RI 2019, Sandiaga S. Uni di Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 September 2018 nanti.
Koord. FNKSDA Sumenep, Moh. Roychan Fajar menyatakan, hal ini dilakukan karena Sandiaga merupakan salah satu orang penting yang berada di balik kasus “kejahatan-ekstraksi” Tambang Emas Tumpang Pitu di Banyuwangi. PT. Merdeka Copper Gold Tbk, perusahaan tambang milik Sandiaga, melalui anak usahanya PT. Bumi Suksesindo (BSI), telah “merampas” dan menghabisi tujuh bukit dan lahan hijau pegunungan di Tumpang Pitu, Banyuwangi.
“Bahkan penghacuran ekologi dan pengrusakan lingkungan di Tumpang Pitu hari ini juga berdampak pada kehidupan sosial-budaya-ekonomi penduduk setempat. Dengan dalih peningkatan ekonomi Nasional, kesejahteraan rakyat, penambangan ramah lingkungan, dengan mata telanjang kita justru menyaksikan yang sebaliknya, yaitu: orkestrasi perampasan tanah dan eksploitasi lingkungan, berlangsung tanpa ampun,” terang Fajar dalam pernyataan sikapnya, baru-baru ini.
“Kita bisa mengatakan dengan nada kecut, bahwa proyek Tambang Emas yang hanya menguntungkan sebagian elit pengusaha ini, termasuk yang paling diuntungkan adalah Sandiaga, telah melanggengkan ketidakadilan, ketimpangan ruang hidup dan diskriminasi rakyat-rakyat kecil, terutama penduduk di Tumpang Pitu Banyuwangi,” imbuhnya.
Untuk itu, Fajar menegaskan, bahwa kedatangan Sandiaga harus ditolak bersama-sama karena ia memiliki “dosa sosial-ekologis” yang sangat besar, yakni: perampasan dan pengrusakan lingkungan melalui industri tambangnya terhadap kurang lebih 900 ha. lahan hijau di Tumpang Pitu.
“FNKSDA Sumenep tidak ingin menyambut dengan lapang, gembira apalagi dengan hormat, orang yang hari ini justru menjadi agen dominan kapitalisme-ekstaktif di Indonesia. Penolakan terhadap Sandiaga hari ini adalah bentuk penghormatan dan dukungan kami kepada rakyat-rakyat Tumpang Pitu yang hari ini tetap senantiasa memperjuangkan kedaulatannya, meski telah beberapakali diintimidasi oleh pihak korporasi yang mendapat dukungan dari elit-daerah beserta parat-aparat keamanannya,” katanya.
Ditambahkan Fajar, berdasarkan rundown kegiatan yang diketahui, Sandiaga direncanakan hadir ke Kabupaten Sumenep atas nama Cawapres, karena itu ia meminta Pemkab Sumenep untuk mempertimbangkan ulang rencana penyambutan kedatangannya.
“Kami tidak ingin Pemkab Sumenep mendukung agenda politik Cawapres yang memang menjadi dalang di balik kejahatan ekstraksi, seperti di Tumpang Pitu. Karena kalau kita berbicara NKRI dan Nasionalisme, menjaga keutuhan lingkungan hidup dan kedaulatan rakyat, justru merupakan sikap paling kongkrit untuk ketahanan keduanya,” tegasnya.
Kontras dari itu semua, kata Fajar lagi, justru apa yang dilakukan Sandiaga melalui industri tambangnya hari ini, bukan menjaganya, sebaliknya ia malah menumpas habis berhektar-hektar lahan pegunungan di Tumpang Pitu; detik-detik dimana penduduk setempat hanya bisa gigit jari di hadapan keji, tamak dan kuasanya korporasi yang menggunakan tenaga elit-pemerintah sebagai “tangan besi”.
“Kami mengajak semua kalangan, terutama di Sumenep, untuk ikut terlibat dalam penolakan kedatangan Sandiaga. Penolakan terhadap Sandiaga ini akan menjadi penanda atas militansi dan idealisme kita sendiri untuk menjaga kedaulatan rakyat—yang selama ini selalu tertindih oleh rakus dan arogansinya elit politik dan pengusaha tertentu,” kata Fajar. (red/pir0
Editor: Didik Hariyanto
