PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Persoalan infrastruktur masih menjadi perhatian utama masyarakat Kabupaten Probolinggo. Hal itu mengemuka dalam reses masa persidangan III tahun sidang 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Jawa Timur Daerah Pemilihan III dari Fraksi Partai Golkar, H.M. Hasan Irsyad, di Kecamatan Kraksaan, Rabu, 29 Juli 2026.
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi disampaikan. Keluhan paling banyak berkaitan dengan tembok penahan tanah (TPT) yang ambruk di sejumlah titik serta kondisi jaringan irigasi yang rusak dan belum berfungsi maksimal. Warga menilai persoalan tersebut telah mengganggu aktivitas sehari-hari dan berdampak terhadap sektor pertanian.
Salah seorang warga, Samsul Arifin, mengatakan kerusakan TPT telah lama menjadi perhatian masyarakat. Menurut dia, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu longsor ketika curah hujan tinggi dan mengancam keselamatan warga.
“Kami berharap Pak Hasan Irsyad bisa memperjuangkan pembangunan TPT yang sudah banyak ambruk. Jangan sampai menunggu terjadi bencana baru diperbaiki. Selain itu, saluran irigasi juga perlu dibenahi karena sangat dibutuhkan petani,” kata Samsul dalam forum reses.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hasan Irsyad mengatakan seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui DPRD Jawa Timur sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Ia menyebut infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian serius.
“Keluhan masyarakat hari ini didominasi persoalan TPT yang banyak ambruk dan jaringan irigasi yang memerlukan perbaikan. Aspirasi ini akan kami kawal agar dapat masuk dalam program pembangunan. Infrastruktur yang baik bukan hanya memberikan rasa aman kepada masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, terutama sektor pertanian,” ujar Hasan.
Menurut Hasan, kegiatan reses merupakan momentum bagi anggota legislatif untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap masukan yang diterima akan dibahas dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Saya tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti di forum ini. Semua usulan akan kami perjuangkan sesuai mekanisme yang ada. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten agar kebutuhan masyarakat dapat menjadi prioritas pembangunan,” kata Hasan.
Reses menjadi agenda rutin anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang diusulkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
