PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan sejumlah pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi darurat menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik dan meluasnya sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiagaan tanpa memicu kepanikan di tengah masyarakat. Menurut dia, respons cepat aparat harus berjalan beriringan dengan pengelolaan informasi yang menenangkan publik.
“Kami telah menginstruksikan jajaran pemerintah kabupaten dan kota di tiga wilayah provinsi untuk meningkatkan level kesiagaan, meski di sisi lain eskalasi kepanikan publik harus benar-benar diredam,” ujar Tito melalui keterangan virtual, Minggu, 6 September 2026.
Arahan tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah di sejumlah wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sebaran abu vulkanik dilaporkan bergerak dari permukaan hingga ketinggian sekitar 21.000 kaki.
Pergerakan abu secara horizontal mengarah ke barat daya dan barat laut, meliputi kawasan Selat Sunda hingga Samudra Hindia. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah diminta memperkuat pemantauan serta kesiapan menghadapi dampak yang mungkin muncul.
Di sektor kesehatan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan abu vulkanik. Partikel abu yang tajam dapat mengganggu sistem pernapasan dan penglihatan.
“Menteri Kesehatan telah mengimbau publik untuk melindungi kesehatan saluran pernapasan dengan mengenakan masker, serta menggunakan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan mengingat karakteristik abunya yang cukup tajam,” kata Tito.
Pemerintah juga meminta masyarakat memperoleh informasi dari kanal resmi, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Warga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi abu meningkat serta melindungi persediaan air bersih dan bahan pangan dari kemungkinan terkontaminasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang akurat selama aktivitas vulkanik berlangsung.
