PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam memperkuat produktivitas nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Pemda tidak boleh sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, melainkan harus menjadi motor penggerak ekonomi di wilayahnya.
“Kalau hanya pemerintah pusat yang bergerak, target produktivitas nasional tidak akan tercapai. Pemda harus menjadi mesin produktivitas di daerah,” ujar Tito saat peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.
Menurut Tito, peningkatan produktivitas daerah akan memberikan efek berantai bagi kinerja ekonomi nasional. Karena itu, ia meminta Pemda menata kembali arah kebijakan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran. “Belanja daerah harus diarahkan untuk kegiatan yang produktif, bukan seremonial,” katanya.
Kemendagri juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi di tingkat daerah. Tito menyebut pengendalian inflasi menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Setiap minggu, Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat rutin dengan Pemda guna memantau kondisi harga dan pasokan pangan di daerah.
Selain itu, Tito mendorong daerah mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi agar pendapatan asli daerah (PAD) meningkat tanpa membebani masyarakat. “Digitalisasi akan menekan kebocoran sekaligus meningkatkan transparansi,” ujarnya.
Kemudahan investasi juga menjadi fokus utama. Tito menilai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) harus dimanfaatkan untuk mempercepat perizinan dan memangkas birokrasi. Ia meminta Pemda memaksimalkan program strategis nasional, termasuk hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan.
“Daerah jangan hanya ekspor bahan mentah. Harus mulai berpikir soal nilai tambah,” kata Tito.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri berencana memberikan Productivity Award bagi daerah yang berhasil meningkatkan produktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Langkah ini, kata Tito, menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan Indonesia yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. “Produktivitas bukan hanya urusan pusat. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
