PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai penyelesaian konflik yang terus terjadi di Papua membutuhkan upaya besar dan keputusan politik tingkat tinggi yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Pernyataan itu disampaikan Pigai menanggapi catatan Komnas HAM terkait tingginya angka kekerasan bersenjata di Papua sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Menurut Pigai, perkembangan teknologi informasi membuat setiap peristiwa kekerasan di Papua kini cepat diketahui publik. Arus informasi yang terbuka membuat berbagai kejadian di wilayah tersebut menjadi perhatian nasional maupun internasional. “Kekerasan harus dicegah dan tidak boleh terjadi,” kata Pigai dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 11 Mei 2026.
Pigai menyebut catatan berbagai lembaga domestik dan internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi konflik di Papua. Dalam kurun waktu hampir satu bulan terakhir saja, kata dia, sedikitnya 20 orang dilaporkan meninggal dunia dalam lima peristiwa kekerasan yang terjadi di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura.
Ia mengatakan berbagai insiden tersebut kini terdokumentasi luas dan membentuk persepsi global terhadap kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Karena itu, menurut Pigai, situasi di Papua harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
Pigai menilai konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga tertentu. Menurut dia, diperlukan keterlibatan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh nasional untuk mencari solusi damai yang menyeluruh.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” ujar Pigai.
Ia mengatakan selama ini pendekatan pemerintah lebih banyak berfokus pada penyelesaian kasus per kasus. Namun pendekatan tersebut dinilai belum mampu menyentuh akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Papua. Karena itu, Pigai mendorong adanya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pigai menegaskan Kementerian HAM akan terus mendorong penyelesaian konflik Papua yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut dia, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara di seluruh wilayah Indonesia sekaligus mencari jalan damai atas konflik yang terus berlangsung di Papua.
