PILIHANRAKYAT.ID, PEKANBARU – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, dalam 20 tahun terakhir, laut Indonesia banyak didatangi kapal-kapal dari luar negeri untuk mengambil ikan. Tidak terasa pada tahun 2000-an banyak perusahaan berhenti karena jumlah ikan berkurang drastis. Hal ini juga disusul dengan menurunnya jumlah profesi nelayan.
“Banyak nelayan di Pulau Jawa beralih profesi dan memilih datang ke Jakarta, karena ikannya habis. Hari itu kita semua tidak tahu kenapa ikan kita habis,” terang Menteri Susi dalam sambutannya pada acara Parenting Akbar dan Makan Ikan di Taman Ahsantum Al-Ihsan Boarding School, Riau pada Rabu (3/10/2018) lalu.
Baca Juga:
- Menteri Susi Ajak Mahasiswa Universitas Columbia Kelola Perekonomian Laut Berkelanjutan
- Susi Pudjiastuti: Laut Tumpuan Hidup Bangsa Tengah Menghadapi Ancaman
- Empat Tahun Jadi Menteri, Susi Tenggelamkan 488 Kapal Illegal Fishing
“Setelah saya menjadi Menteri dan melihat apa yang terjadi, rupanya tahun 2001 Pemerintah mengijinkan kapal asing untuk berganti bendera menjadi bendera Indonesia dan menangkap ikan di wilayah kita. Namun karena niat mereka datang adalah untuk mencuri, ijinnya satu kapalnya ada 10-20 kapal. Kapalnya itu besar-besar. Akhirnya jumlah (produksi) ikan kita menurun hingga beberapa juta ton saja,” tambahnya.
Susi mengatakan, berbagai persoalan mengenai kelautan dan perikanan muncul, dan berujung pada terbongkarnya kasus illegal fishing yang menyeret kejahatan lainnya, seperti penyelundupan hewan-hewan langka, penyelundupan obat-obat terlarang hingga perdagangan manusia.
“Indonesia ini negara yang besar dan penduduknya begitu banyak, masa dengan jumlah penduduk yang begitu banyak ini kita tidak bisa mengelola laut kita sendiri. Kita malah membiarkan kapal-kapal asing masuk mencuri ikan dan melakukan kejahatan lainya seperti penyelundupan narkoba, miras, dan binatang-binatang langka dari Indonesia,” jelasnya.
Simak: Susi Optimis Riau Akan Kembali Menjadi Bandar Ikan
Akhirnya pada 2016 lalu, Presiden Joko Widodo meneken Perpres nomor 44 yang melarang investasi asing masuk ke dalam industri perikanan tangkap. “Pemerintah sudah putuskan asing tidak boleh tangkap ikan Indonesia, sudah ada Pepres-nya. Kita harus jaga itu, karena mafia-mafia tidak akan pernah berhenti. Dan presiden dengan komitmennya, akhirnya sudah ada 488 kapal yang ditenggelamkan,” ujar Menteri Susi.
Ia mengakui, meski sudah hampir empat tahun menjadi menteri dan banyak yang dilakukan, tapi masih banyak persoalan yang menjadi PR baginya, terutama menjalankan tiga pilar pembangunan, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Ia mengatakan, menjaga kedaulatan agar tetap ada, merupakan hal penting yang akan berpengaruh pada aspek keberlanjutan dan kesejahteraan.
“Indonesia ini luar biasa. Tapi ada satu hal yang kita lupa. Kita telah gadaikan kedaulatan kita. Ini yang tidak boleh terjadi!” tegasnya.
Editor: Didik Hariyanto
