PILIHANRAKYAT. ID, Jakarta-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar pada Agustus hingga September 2025 untuk memilih Ketua Umum definitif, menggantikan posisi Pelaksana Tugas (Plt) yang saat ini dijabat oleh Muhamad Mardiono.
Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menegaskan bahwa tidak ada rencana penundaan agenda muktamar. “Kita tetap sesuai jadwal yang ditetapkan dalam AD/ART partai,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com (14 Mei 2025).
Dorongan untuk mengganti kepemimpinan datang dari internal partai. Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi, menyatakan bahwa lebih dari 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah menyuarakan keinginan untuk perubahan pucuk pimpinan. Di Jawa Timur, seluruh 38 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) juga menyuarakan semangat perubahan dan transformasi partai.
Beberapa nama mulai muncul dalam bursa calon Ketua Umum PPP, di antaranya:
1. Muhamad Mardiono (Plt Ketum)
2. Sandiaga Salahudin Uno
3. Muhammad Romahurmuziy (Gus Rommy)
4. Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin)
5. Khofifah Indar Parawansa
6. Andi Amran Sulaiman
Nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, diusulkan oleh tokoh senior PPP, KH Mujahid Ansori, yang menyebutnya sebagai figur yang tepat untuk mengembalikan kejayaan PPP. Sementara itu, Gus Rommy dan mantan Presiden Joko Widodo dikabarkan mendukung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum.
Menariknya, Gus Rommy juga mengungkapkan bahwa ia pernah membujuk Anies Baswedan untuk memimpin PPP. “Mas Anies Baswedan pun saya pernah bujuk untuk bersedia masuk dan memimpin PPP pada akhir Desember 2024 lalu,” ujar Rommy. Namun, juru bicara Anies, Sahrin Hamid, menyatakan bahwa pertemuan antara Anies dan Rommy tidak secara spesifik membahas politik, melainkan lebih kepada persahabatan lama mereka sejak SMA.
Wakil Ketua Umum DPP PPP, Rusli Effendi, menyatakan harapannya agar tidak ada intervensi dari pihak luar dalam proses muktamar. “PPP harus menjaga independensi dan kedaulatan internalnya,” tegasnya.
Muktamar 2025 dipandang sebagai momentum penting bagi PPP untuk melakukan refleksi dan penataan ulang pasca kegagalan partai tersebut lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.
