PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menegaskan upaya penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi, penyusunan dokumen, atau pembagian target semata. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera melakukan langkah konkret yang berdampak langsung terhadap masyarakat miskin.
Penegasan itu disampaikan Fahmi saat memimpin rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 di Ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Selasa, 9 Juni 2026. Menurut dia, seluruh OPD memiliki tanggung jawab yang sama dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.
“Saya tidak ingin rakor ini menjadi kegiatan rutin yang selesai ketika notulen dibagikan. Saya ingin setelah rapat ini ada pekerjaan nyata yang langsung dilakukan. Selama masih ada warga miskin di Kabupaten Probolinggo, maka seluruh OPD memiliki kewajiban untuk ikut menyelesaikannya,” kata Fahmi.
Ia meminta setiap OPD menyusun rencana aksi yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi. Program yang disusun, menurut Fahmi, tidak cukup hanya berupa daftar kegiatan, melainkan harus memuat sasaran penerima manfaat, jumlah keluarga yang akan diintervensi, waktu pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab juga akan mendorong penyusunan dashboard monitoring lintas OPD agar progres pelaksanaan program dapat dipantau secara transparan.
Selain itu, Fahmi menegaskan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harus menjadi rujukan utama seluruh program pengentasan kemiskinan. Ia meminta perbedaan data tidak lagi dijadikan alasan terhambatnya pelaksanaan program. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penyelesaiannya harus dilakukan melalui verifikasi lapangan.
Menurut Fahmi, intervensi program juga perlu difokuskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi melalui pendekatan kawasan. Ia menilai pola tersebut lebih efektif dibandingkan penumpukan program pada lokasi tertentu. Di sisi lain, program pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perikanan, hingga pemanfaatan peluang ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo mengungkapkan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem sebesar Rp168,64 miliar yang tersebar di 23 perangkat daerah, 24 kecamatan, dan 33 puskesmas. Anggaran tersebut terdiri atas belanja langsung sebesar Rp36,11 miliar, belanja tidak langsung Rp128,33 miliar, serta belanja penunjang Rp4,19 miliar.
Juwono menjelaskan target kemiskinan Kabupaten Probolinggo pada 2026 ditetapkan turun dari 16,31 persen menjadi 13,85 persen. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pengurangan sekitar 29.771 jiwa penduduk miskin melalui berbagai program yang terintegrasi.
“Seluruh program harus berbasis data dan dilaksanakan secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin maupun miskin ekstrem,” ujarnya. Ia menambahkan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada validitas data DTSEN sehingga pemutakhiran data harus terus dilakukan agar seluruh bantuan dan intervensi pemerintah tepat sasaran.
