PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo. Permintaan itu disampaikan setelah lebih dari 500 santri dan penerima manfaat dilaporkan mengalami gangguan kesehatan seusai menerima makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Zulhas mengatakan tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian dalam penyelenggaraan program yang menyangkut keselamatan anak. Ia menyebut paket makanan dari SPPG Kalitengah semestinya dikonsumsi pada pagi hari, namun dalam kasus tersebut baru tiba sekitar pukul 11.00.
“Tidak boleh ada toleransi kepada petugas yang tidak bertanggung jawab. Itu kan makan dimasak jam setengah enam, jam enam, harusnya dimakan jam sepuluh, jam sebelas. Dikirimnya jam sebelas,” ujar Zulhas di JICC, Jakarta Pusat, Jumat, 4 September 2026.
Menurut Zulhas, pihak yang terbukti sengaja melakukan pelanggaran dapat diberhentikan dan diproses secara hukum. Ia meminta pemeriksaan terhadap kasus tersebut dilakukan hingga tuntas.
“Tegas, ya dipecat. Kalau yang sengaja, ya ditindak,” kata dia.
Zulhas mengaku telah menghubungi Kepala BGN untuk meminta penjelasan mengenai insiden tersebut. Ia juga meminta penanganan terhadap para penerima manfaat yang terdampak menjadi prioritas.
Berdasarkan laporan pemeriksaan sementara yang diterimanya, terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap standar kedisiplinan dalam penyelenggaraan dan penyajian MBG di SPPG Kalitengah. Namun, pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan dan pihak yang bertanggung jawab.
“Saya minta diperiksa sampai tuntas. Kalau terbukti kepala SPPG tidak bertanggung jawab, tindak tegas. Tidak ada toleransi. Memberi makan anak-anak kita adalah tanggung jawab yang sangat besar karena menyangkut kesehatan, keselamatan dan masa depan manusia,” ujar Zulhas.
Ia meminta penindakan tidak berhenti pada sanksi administratif apabila pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran hukum. Kasus tersebut, kata dia, harus diteruskan kepada aparat penegak hukum jika memenuhi unsur pidana.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, jangan ragu diproses sesuai ketentuan, termasuk diteruskan kepada aparat penegak hukum. Harus ada efek jera,” kata Zulhas.
Evaluasi Ribuan SPPG
Insiden di Sidoarjo menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap tata kelola MBG. Zulhas mengatakan pengelola SPPG tidak hanya bertugas menyiapkan dan membagikan makanan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima penerima manfaat aman dan layak dikonsumsi.
Dalam evaluasi terhadap 27.485 SPPG yang telah beroperasi, pemerintah menemukan 3.515 SPPG di 324 kabupaten/kota belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah itu, sebanyak 3.060 SPPG belum mengajukan sertifikat dan 455 lainnya tidak memenuhi persyaratan.
Pemerintah juga telah memberhentikan 249 Kepala SPPG karena berbagai pelanggaran. Di antaranya berkaitan dengan insiden keamanan pangan, ketidakhadiran lebih dari 10 hari kerja, kasus phishing, serta pelanggaran disiplin lainnya.
Zulhas mengatakan Kepala SPPG harus hadir sejak proses produksi dimulai hingga distribusi makanan selesai. Produksi makanan umumnya dimulai sekitar pukul 02.00 dan distribusi ditargetkan selesai pada pukul 08.00-09.00.
“Program MBG terus kita perbaiki. Kita tidak hanya mengejar berapa banyak dapur yang beroperasi atau berapa banyak penerima manfaat. Yang utama adalah makanan harus aman, bergizi, dan prosesnya memenuhi standar. Kalau standar tidak dipenuhi, kita tindak,” ujar Zulhas.
Ia meminta seluruh pengelola SPPG memperketat standar higiene, sanitasi, pengolahan, penyimpanan, penyajian, hingga distribusi makanan.
“Satu kejadian saja harus kita anggap serius. Apalagi kalau sampai ratusan anak terdampak. MBG adalah program untuk memperbaiki gizi dan masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, keselamatan mereka tidak boleh dikompromikan,” kata Zulhas.
