PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin, 2 Februari 2026. Mereka menilai banjir yang kerap melanda wilayah Probolinggo merupakan dampak dari kerusakan lingkungan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian alam.
Dalam aksinya di depan Gedung DPRD Kab. Probolinggo, massa menegaskan bahwa banjir tidak lagi bisa disebut sebagai bencana alam semata. Menurut mereka, pembiaran terhadap kerusakan ekosistem hutan serta maraknya aktivitas tambang ilegal telah menghilangkan fungsi kawasan hulu sebagai penyangga lingkungan.
“Kami menilai banjir yang terus berulang ini adalah bencana akibat kelalaian kebijakan. Ekosistem hutan rusak, tambang liar dibiarkan, dan masyarakat selalu menjadi korban. Negara harus hadir dan bertindak tegas,” ujar perwakilan massa aksi dalam orasinya.
Massa aksi secara khusus meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bertindak setegas-tegasnya terhadap pelaku perusakan hutan dan para penambang liar. Mereka menilai penegakan hukum selama ini belum memberikan efek jera sehingga kerusakan lingkungan terus berlangsung.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Zubaidi, memilih duduk bersama massa aksi. Ia mengakui bahwa persoalan banjir tidak terlepas dari kebijakan masa lalu, terutama kebijakan pengelolaan hutan yang membuka ruang pengelolaan oleh masyarakat tanpa pengawasan yang memadai.
“Banjir yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebijakan sebelumnya. Ada kebijakan yang membuka pengelolaan hutan oleh rakyat, namun pengawasannya lemah sehingga fungsi hutan sebagai penyangga lingkungan tidak berjalan optimal,” kata Zubaidi.
Zubaidi menyatakan DPRD akan mendorong evaluasi kebijakan tersebut serta memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan dan aktivitas pertambangan. Ia menegaskan perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Mahasiswa mendesak DPRD agar tidak berhenti pada pernyataan, melainkan memastikan adanya audit lingkungan dan penindakan hukum terhadap setiap pelanggaran. Mereka menyatakan akan terus mengawal komitmen tersebut demi mencegah banjir yang terus berulang.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa aksi membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap kepada DPRD Kabupaten Probolinggo.
