PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan alasan pengadaan layanan video conference senilai Rp 5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. Anggaran tersebut menjadi sorotan publik setelah muncul informasi biaya lisensi rapat daring mencapai sekitar Rp 633 juta per paket.
Dadan mengatakan layanan itu disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sarana tersebut juga digunakan untuk penyampaian arahan teknis secara seragam serta edukasi kepada para pemangku kepentingan.
Menurut dia, layanan video conference tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola Pusat Data dan Informasi BGN. Sistem itu memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Pengguna layanan itu mencakup seluruh struktur organisasi BGN, mulai pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah.
Dadan menyebut fasilitas tersebut digunakan untuk rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis pelaksana program, forum evaluasi, hingga kegiatan edukasi publik.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah,” kata Dadan dalam keterangan resminya, Jumat, 24 April 2026.
Ia menambahkan keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan seluruh pelaksana memahami standar dan pedoman yang sama. Karena itu, menurut dia, sarana komunikasi digital berkapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program.
