PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah otoritas fiskal serta moneter di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026. Pertemuan itu digelar untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan antarlembaga.
Sejumlah pejabat hadir dalam forum tersebut, di antaranya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Dasco mengatakan DPR sengaja mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor fiskal, moneter, dan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi nasional. Menurut dia, koordinasi yang erat diperlukan agar kebijakan yang diambil masing-masing lembaga dapat saling mendukung.
“Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini,” kata Dasco.
Ia menyebutkan, pertemuan tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya. Menurut Dasco, hasil koordinasi itu akan disampaikan secara terpisah oleh otoritas moneter, fiskal, maupun pemerintah.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penguatan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia. DPR menilai koordinasi kedua instrumen tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.
Selain itu, harmonisasi kebijakan dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengendalian inflasi, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga menjaga daya beli masyarakat dan iklim investasi. DPR berharap kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
