PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, melantik 58 pejabat di lingkungan BPOM pada Kamis, 2 Juli 2026. Dalam pelantikan tersebut, ia menegaskan bahwa integritas dan akuntabilitas merupakan fondasi utama yang harus dipegang setiap pejabat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan.
Mengawali arahannya, Taruna Ikrar mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya. Menurut dia, seluruh keputusan yang diambil BPOM berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat sehingga harus didasarkan pada integritas dan tanggung jawab.
Taruna mengatakan BPOM mengemban tugas yang diamanatkan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Selain berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, tugas lembaga tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Melalui mandat itu, BPOM bertanggung jawab memastikan produk obat, pangan, kosmetik, dan produk kesehatan yang beredar memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.
Ia menegaskan jabatan di BPOM bukan sekadar posisi administratif. Setiap pejabat memiliki tanggung jawab menjaga keamanan produk yang digunakan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat melalui pengawasan yang profesional.
Sebanyak 58 pejabat yang dilantik terdiri atas 17 pejabat pimpinan tinggi pratama, 22 pejabat administrator, dan 19 pejabat pengawas. Mereka akan bertugas di kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di berbagai daerah. Prosesi pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara yang secara simbolis diwakili Syamsidar Thamrin dan I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, disaksikan Sekretaris Utama Jayadi serta Inspektur Utama Yan Setiadi.
Pelantikan turut dihadiri jajaran pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, fungsional ahli utama, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh jajaran BPOM pusat dan UPT di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Taruna Ikrar meminta seluruh pejabat, terutama kepala UPT yang baru dilantik, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan membuka ruang dialog dengan masyarakat. Menurut dia, kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui pelayanan yang transparan, responsif, dan berintegritas. “Masyarakat menaruh harapan pada kita. Terus loyal dan semangat memberikan yang terbaik. Saya percaya 100 persen, kita menjalankan tugas penuh tanggung jawab,” kata Taruna Ikrar.
