PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029. Target itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan efisiensi logistik sebagai salah satu prioritas pembangunan. Menurut dia, biaya distribusi yang lebih rendah akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan.
“Tujuan kami sederhana, bagaimana biaya logistik semakin efisien, konektivitas antardaerah semakin kuat, investasi dan lapangan kerja semakin tumbuh, serta distribusi barang dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik,” kata AHY dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
AHY menilai, pembangunan konektivitas di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan jaringan jalan tol. Sebagai negara kepulauan dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi melalui jalur darat, laut, dan udara.
“Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kapasitas industri transportasi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.
Menurut AHY, yang paling penting dari sebuah kolaborasi bukan sekadar siapa mitra yang terlibat, melainkan sejauh mana kerja sama itu mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan sistem transportasi yang semakin terhubung, pemerintah berharap biaya distribusi barang dan jasa dapat ditekan sehingga pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah menjadi lebih merata.
Pemerintah meyakini penguatan konektivitas antarpulau akan menjadi salah satu kunci utama dalam menurunkan biaya logistik nasional. Tanpa sistem transportasi yang terintegrasi, biaya distribusi diperkirakan tetap tinggi dan berpotensi menghambat pengembangan ekonomi di sejumlah wilayah.
