PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kementerian Sosial menerima hasil rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program bantuan sosial (Bansos). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, kriteria kemiskinan harus ditentukan Kemensos, termasuk oleh kepala daerah di masing-masing wilayah.
“Kriteria kemiskinan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus ditentukan, seperti kriteria kemiskinan di Jakarta dan daerah jelas beda,” kata Alexander Marwata saat menyerahkan rekomendasi bansos kepada Mensos di Gedung KPK, Jumat, 30 April 2021.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan, untuk saat ini dari tiga jenis bansos tidak ada dalam bentuk barang melainkan semuanya secara tunai.
“Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berakhir April. Semuanya diberikan secara tunai,” ungkap Mensos.
Hasil dari pemadanan DTKS ada 21 juta lebih yang ‘ditidurkan’ atau dihapus karena ganda. Sementara data di New DTKS adalah data yang padan dengan NIK.
“Dari 21 juta lebih yang ditidurkan adalah data ganda, misalnya Risma terima BST 3, yang 2 ditidurkan, yang 1 tetap menerima. Untuk di Papua dan daerah lain ada yang belum tuntas pemadanan data,” ujar Mensos
Sementara Anggota DPR Fraksi PKB, Lukman Hakim mengatakan, mestinya Kementerian Sosial bisa mengoreksi data ganda penerima bansos pada tahun lalu.
“Seharusnya masalah data ganda atau data tidak valid penerima bansos ini dapat dikoreksi Kemensos bersama pemerintah daerah sejak tahun lalu. Bulan Mei 2020, masalah data bansos bermasalah ini pernah mencuat ke publik,” katanya lewat pesan, Senin (3/5).
Penertiban data ganda ini telah dikoordinasikan dengan KPK hingga kepolisian. Untuk penambahan data baru, pihaknya akan meminta data dari pemerintah daerah.
“Kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejagung dan Kepolisian, kami menidurkan data 21.000.156. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita minta usulan dari daerah untuk usulan baru,” ujarnya.
(RED/PR.ID)
