PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-DPRD Kabupaten Probolinggo kembali membuka gelanggang perdebatan anggaran dalam rapat paripurna yang digelar Rabu, 19 November 2025. Agenda utamanya: penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Muhammad Zubaidi, dengan hadirnya jajaran pimpinan dewan, anggota, serta perwakilan eksekutif termasuk Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ dan Sekda Ugas Irwanto.
Enam fraksi bergantian menguliti arah kebijakan fiskal 2026 yang diusulkan pemerintah daerah. Fraksi Golkar menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp446 miliar atau tumbuh 10,38 persen dari tahun sebelumnya. Meski mengapresiasi kenaikan itu, Golkar menekankan perlunya penguatan PAD agar ketergantungan pada dana pusat bisa ditekan.
Dari Fraksi PKB, kritik diarahkan pada bantuan keuangan partai politik (banpol) yang tak naik selama satu dekade. Menurut mereka, stagnasi banpol berimbas pada minimnya pendidikan politik bagi masyarakat. PKB mendesak pemerintah daerah membuka peluang penyesuaian anggaran.
Fraksi Gerindra menyorot belanja operasi yang membengkak hingga Rp1,78 triliun. Mereka meminta penjelasan rinci atas dominasi belanja pegawai yang dinilai menggerus porsi anggaran produktif dan membebani ruang fiskal daerah.
Sementara itu, Fraksi NasDem mengingatkan turunnya penerimaan pembiayaan menjadi Rp72 miliar serta kecilnya potensi Silpa. Dengan serapan anggaran 2025 baru mencapai 78,69 persen per 14 November, NasDem meminta evaluasi menyeluruh agar problem perencanaan dan eksekusi dapat dibenahi sejak dini.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pajak dan retribusi sebagai upaya optimalisasi PAD. Mereka juga menyoroti kinerja BUMD yang dianggap belum memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
Menutup daftar kritik, Fraksi PPP menegaskan persoalan terbesar dalam rancangan APBD 2026: belanja pegawai yang mencapai 42 persen dari total APBD. Angka tersebut melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. PPP meminta langkah pengendalian yang jelas dan terukur.
Seluruh catatan dan kritik itu akan dijawab pemerintah daerah dalam agenda selanjutnya sebelum pembahasan Raperda APBD 2026 bergerak ke tahap final.
