Fahri Hamzah: Era AI Butuh Pemimpin yang Kuasai Ilmu dan Kekuasaan

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memadukan kekuasaan dan ilmu pengetahuan untuk menghadapi era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Pernyataan itu disampaikan Fahri dalam Kajian Wawasan Kebangsaan bertajuk Memahami Statecraft: Mengelola Negara di Era AI, Jumat malam, 21 Agustus 2026.

“Kekuasaan tanpa ilmu sangat berbahaya, sedangkan ilmu tanpa kekuasaan menjadi lemah dan tidak berdaya,” kata Fahri.

Menurut dia, pemimpin masa depan harus memiliki otoritas sekaligus kapasitas intelektual. Ia menyebut model tersebut menyerupai konsep philosopher king—pemimpin yang menggunakan kekuasaan dengan dasar pengetahuan dan kebijaksanaan.

Baca juga  Menhan Australia Kunjungi Menhan RI, Perkuat Kerja Sama Pertahanan Bilateral

Fahri mengatakan kemampuan statecraft menjadi penting karena negara menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Pemimpin, kata dia, harus mampu mengelola rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kekuasaan dengan orientasi jangka panjang.

“Politisi hanya berpikir tentang pemilu berikutnya, sementara kalau negarawan berpikir tentang generasi berikutnya,” ujar mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu.

Fahri yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mendorong Indonesia memperkuat teknologi, ekonomi, dan militer. Menurut dia, penguasaan AI dapat menjadi modal untuk menjadikan Indonesia game changer dalam percaturan global.

Baca juga  Tidak Menunggu Pelantikan, Panji Bangsa Hadir dan Beri Santunan Anak Yatim di Harlah Pon. Pes Mirqotul Ulum

“Indonesia harus menjadi game changer yang terlibat lebih jauh dalam dinamika global,” katanya.

Ia meminta masyarakat tidak melihat AI semata sebagai ancaman pekerjaan. Menurut Fahri, teknologi harus dikendalikan manusia dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, ekonomi, serta kualitas pelayanan publik.

“AI harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan publik, perbaikan ekonomi, dan tata kelola kekuasaan yang berkeadilan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *