PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo- Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram atau gas melon di Jawa Timur, dari Rp 16 Ribu menjadi Rp 18 Ribu per tabung, mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat .
Seperti Yulianti. Warga Dukuh Kupang itu mengaku keberatan dengan harga LPG 3 kilogram. Namun di sisi lain, ia juga tidak punya pilihan lain karena gas melon adalah kebutuhan pokok sehari-hari.
“Naik Rp 2 Ribu itu lumayan bagi saya. Kalau gak pakai gas melon, saya gak bisa jualan. Belum lagi imbas ke bahan pokok lain yang nanti ikut naik, tambah pusing,” tutur perempuan yang sehari-hari berjualan makanan itu.
Sebelumnya, kenaikan harga LPG 3 Kg di Jatim berlaku di pangkalan sejak Rabu (15/1). Sebagaimana Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.
Menanggapi keresahan di masyarakat, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, keputusan untuk menaikkan harga bertujuan menjaga stabilitas ketersediaan LPG 3 Kilogram di lapangan.
Pihaknya juga telah melakukan perhitungan yang matang, sebelum akhirnya memutuskan HET LPG 3 Kilogram naik Rp 2 Ribu menjadi Rp 18 Ribu. “Urgensinya untuk memastikan ketersediaan pasokan,” ujar Adhy, Jumat (17/1).
Bahkan provinsi lain di Pulau Jawa sudah lebih dulu melakukan penyesuaian harga LPG 3 Kilogram, di antaranya Jawa Tengah pada Agustus 2024, Bali pada Januari 2023. Begitu juga Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat.
“Kalau kita tidak naik, otomatis akan terjadi pergeseran dari stok kita bisa keluar, karena harganya lebih tinggi (di daerah lain). Konsekuensinya kita akan kelangkaan, itu akan mempersulit masyarakat,” imbuhnya.
Kendati demikian, Adhy tidak menampik bahwa adanya kenaikan harga LPG 3 Kilogram ini akan berdampak pada inflasi. Bahkan, pihaknya memprediksi inflasi di Jawa Timur sekitar 0,13 sampai 0,2 persen.
Adhy berharap kemungkinan inflasi ini dapat dikendalikan dengan kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang dilakukan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan PLN. Diskon listrik ini berlaku Januari sampai Februari 2025.
“Diskon tarif listrik diharapkan mampu mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali. Selain itu, ketika distribusi terpenuhi dan pasokan cukup maka tidak terjadi inflasi,” kata Adhy.
Adhy menyebut perlu dilakukan pendataan peserta kepemilikan bansos LPG 3 Kilogram bagi masyarakat tidak mampu. Sebab realita di lapangan, mereka yang mampu secara ekonomi juga ikut membeli elpiji bersubsidi.
“Kita perlu mekanisme yang lebih akurat dan tepat dengan data supaya subsidi (LPG 3 Kilogram) benar-benar digunakan untuk mereka yang tidak mampu dan terdata,” tandas PJ Gubernur Jawa Timur.
