Mendagri Dan BP2MI Menjalin Kerjasama Kembali

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Penanda tangan dilakukan secara virtual pada Kamis, (03/12/20).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam sambutannya mengatakan, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebelumnya telah melaksanakan kerja sama dengan lembaga yang dulu dikenal dengan BNP2TKI itu melalui Nota Kesepahaman Nomor  471.13/850A/SJ dan B.01/KA-MoU/II/2012 Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berakhir di tahun 2023, serta perjanjian kerja sama antar Dirjen Dukcapil Kemendagri dengan Sestama BP2MI Nomor 119/2605/DUKCAPILl dan 2/SU/II/2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, KTP-elektronik dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Baca juga  Cara Melepaskan Diri Dari Kecanduan Main Medsos

“Mengingat pentingnya urusan yang terkait dengan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan urgensi sinkronisasi dimaksud dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga lainnya, maka Kemendagri bersama dengan BP2MI, melaksanakan penambahan ruang lingkup kerja sama yang dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman yang baru tadi ditandatangani dengan judul “Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” kata Hudori.

Baca juga  Sekjen Mendagri Arahkan DIPA Segera Dilakukan

Ada beberapa poin yang terkandung dalam Nota Kesepahaman meliputi sebagai berikut:

Pertama, penguatan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah daerah.

Kedua, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan, dan KTP Elektronik.

Ketiga, sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan para pihak.

Baca juga  Rafi Ahmad Kecelakaan, Begini Kronologinya

Keempat, menyosialisasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kelima, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

“Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendagri sebagai poros utama pemerintahan senantiasa mendorong dan mendukung lembaga lain untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,” jelas Hudori.

Kemendagri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 memiliki fungsi pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Babun Najib/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Vaksinasi Nasional Momentum Merajut Asa Pariwisata Indonesia

Saat ini semua sektor yang mendukung pariwisata, melakukan pembenahan diri. Seperti itulah kondisi yang...

Pemuda Desa Bragung Sumenep Temui Kepala Desa: Tanyakan Realisasi BUMDES Dan Antisipasi Kenakalan Remaja

PILIHANRAKYAT.ID, Sumenep-Pemuda yang tergolong dalam Solidaritas Pemuda Desa Bragung (SP2D) temui Latifah, Kepala Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Besok, Risma Datangi Asrama Papua untuk Mencari Penyelesaian

Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya membantah adanya  pengusiran  Mahasiswa  Papua  di Surabaya yang menjadi  penyebab rentetan demo di wilayah Papua dan...