PILIHANRAKYAT.ID, JAKARTA – Data merupakan hal penting yang dapat dijadikan sebagai fondasi pemerintah dalam menentukan kebijakan. Tanpa data, tata kelola negara mustahil ada. Walaupun setia data tentu memiliki kelemahan-kelemahan. Demikian kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadiri Rapat Teknis Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota Tahun 2018 dengan tema “Menuju SDM BPS yang Profesional Untuk Menghasilkan Data yang Berkualitas” di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (22/10/2018) lalu.
“Data yang dibuat oleh BPS, terkadang saya dengar masih banyak yang meremehkan dan masih banyak yang tidak percaya. Sebenarnya dari 70 tahun negara ini berada, ya salah satunya karena keberadaan BPS. Tidak ada data, tidak ada itu namanya tata kelola negara. Benar semua departemen pasti punya diskrepansi (ketidakcocokan, -red). Setiap data pasti punya kelemahan-kelemahan,” tutur Menteri Susi.
“Dan saya pikir, ketidakcocokan data harusnya tidak ada di kalangan pejabat negara. Karena itu nanti berpengaruh ke semuanya. Terutama dalam menjalankan program-program pembangunan. Karena tanpa data, pembangunan itu menjadi hanya asal-asalan. Jadi saya pikir, data itu sangat penting,” imbuhnya pada acara yang dihadiri 478 Kepala BPS Kabupaten/Kota menghadiri acara ini.
Susi mengungkapkan, data BPS dapat menjadi tumpuan bagi pemerintah dalam mengakses kinerja kementerian maupun lembaganya.
“Saya nilai, data BPS itu menjadi inisial daripada tumpuan kita dalam mengakses kinerja kita. Mungkin benar ada yang tidak tercatat atau apa, tapi the basic data is provided with BPS. Itu adalah hal utama yang menjadi dasar untuk kita mengambil sebuah keputusan, sebuah penilaian, sebuah rencana, sebuah program. Apapun itu tanpa data tidak bisa. Jadi sangat penting dan saya pikir, harus mendapatkan apresiasi. Jadi bukan applause untuk saya, tapi applause untuk BPS,” ungkap Menteri Susi.
Ia pun kembali mengisahkan awal dirinya saat menjabat sebagai menteri. Sebagai sosok yang tidak punya pengalaman sebagai menteri, kata dia, tentunya membutuhkan data yang tepat dan akurat, sebagai acuan dalam mengambil sebuah kebijakan.
“Saya jadi menteri, saya masuk, saya lihat-lihat semua. Ya walaupun semuanya saya agak punya sedikit gambaran keanehan puzzle yang lain. Saya terbang dengan Susi Air, saya lihat di timur Indonesia, kemudian datang satelit. Lampu itu, nyalanya pada malam hari itu di laut, bukan di daratan. Semua di laut. Berarti banyak kegiatan di laut. Siapa mereka. Kapal-kapal besar. Itu sebuah alarm yang luar biasa bahwa nelayan yang tidak bisa lagi hidup sebagai nelayan, profesi ini hilang karena tidak ada ikan. Dan itu meyakinkan, oh benar pencurian ikan ini terjadi. Illegal fishing bukan isu internasional, tapi di laut kita. Kemudian saya buka,” kenang Menteri Susi.
“Saya minta data statistik KKP internal. Berapa ijin kapal asing yang telah dikeluarkan oleh KKP? Nyari data internal pun tidak gampang, Pak. Karena kadang penghargaan kita akan sebuah data tidak tinggi. Akhirnya data-data itu berceceran, di mana-mana. Harus saya cari lagi, saya kumpulin,” tambahnya.
Kemudian, dengan data-data yang ia dapat, perlahan terkuak berbagai macam kejahatan perikanan yang dilakukan. Tidak hanya illegal fishing, tapi seluruh kejahatan di balik itu semua muncul, seperti penyelundupan narkotika, hingga perdagangan manusia. “Data itu akan menjadikan puzzle-puzzle menjadi satu. Tanpa itu, saya tidak bisa melawan illegal fishing menjadi begitu sukses. Dengan menenggelamkan 448 kapal, kita berhasil menaikkan stok ikan kita. Tahun 2016 itu menjadi 12,5 juta ton. Dan di sinilah kita perlu support dari BPS, untuk mem-value-asikan nilai data itu,” jelas Menteri Susi.
Keberhasilan KKP, lanjutnya, terutama dalam perang melawan illegal fishing, tidak mungkin dapat dipersembahkan kepada negara, tanpa adanya data. “Keberhasilan ini tidak mungkin bisa kita present kepada publik kalau kita tidak punya data. Di situlah BPS berperan sangat penting. Data statistik juga bagus memberikan data kepada kita. Contohnya Pak Sudirman Said pada awal satu tahun menjadi Menteri ESDM bicara, “Bu Susi kok ini tiba-tiba ada kelebihan solar 37 %?” Ini dari mana ya Pak?. Saya tadinya tidak habis pikir Pak. Tapi orang ini tahu, kapal-kapal ini tidak pulang ke negaranya untuk isi bahan bakar. Bahan bakarnya juga ambil dari kita,” terang Menteri Susi.
“Jadi mengubah sesuatu memang tidak mudah. Big data. One data yang dipresent oleh BPS dengan kredibelitas tinggi, saya yakin orang-orang BPS juga punya spirit seperti saya. Tentu saja sekarang policy dari perikanan ya defending dari data BPS. Kredibelitas data BPS ini sangat penting. Dan akan saya pertahankan dengan segala cara. Karena ini sudah sesuai on the right track, Pak. Jadi data yang bagus itu tertata. Nanti kalau ada lagi menteri yang tidaka punya experience, itu akan bisa belajar dari situ dan mengambil keputusan dari situ,” tambahnya menyudahi.
Editor: Didik Hariyanto
