PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan berbasis transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi digital yang sedang dipercepat pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026. Menurut dia, pola subsidi yang selama ini disalurkan dalam bentuk barang secara bertahap akan diubah menjadi bantuan langsung kepada masyarakat penerima.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.
Luhut menjelaskan, perubahan skema tersebut akan didukung oleh sistem data nasional yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi itu akan digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.
Selain untuk penyaluran bansos, pemerintah juga berencana memanfaatkan AI dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Luhut, teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha sehingga program pembiayaan maupun pendampingan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” ujarnya.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan jumlah penduduk yang diproyeksikan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, pemanfaatan teknologi dinilai menjadi kebutuhan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan memiliki kemampuan pemantauan yang lebih baik terhadap berbagai program dan layanan publik. Seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan, dapat diawasi secara real time guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan.
Luhut menegaskan pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri. Menurut dia, keterlibatan sumber daya manusia Indonesia menjadi bukti kemampuan nasional dalam membangun teknologi yang mendukung transformasi tata kelola pemerintahan. “Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut.
