PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pangan Bergizi Probolinggo Raya memenuhi kawasan Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi damai itu berlangsung mulai dari depan Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) hingga berakhir di depan Kantor DPRD Kota Probolinggo.
Aliansi tersebut terdiri dari berbagai unsur, mulai dari relawan MBG, petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM pangan, hingga masyarakat penerima manfaat. Mereka menilai program MBG bukan hanya memberikan asupan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal.
Ketua Aksi, Eko Edol, mengatakan keberlanjutan MBG menjadi harapan banyak pihak karena program tersebut mampu menyerap berbagai hasil produksi masyarakat, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, hingga peternakan.
“Harapannya pemerintah mendengar aspirasi teman-teman relawan, petani, peternak, dan nelayan. Bagaimanapun program MBG secara nasional bisa menyerap produk-produk masyarakat. Kami tidak ingin relawan yang sudah mendedikasikan diri terdampak akibat persoalan yang terjadi,” ujar Eko.
Menurut dia, MBG memiliki manfaat luas, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, para peserta aksi meminta agar evaluasi terhadap program tersebut segera dituntaskan tanpa menghentikan manfaat yang telah dirasakan masyarakat.
Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, yang menemui massa aksi di depan Kantor DPRD Kota Probolinggo, mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai tersebut. Ia berharap berbagai kendala dalam pelaksanaan MBG dapat segera diselesaikan melalui kebijakan pemerintah pusat.
“Tujuan utama MBG adalah memberikan makanan bergizi, mengentaskan stunting, termasuk memberikan manfaat bagi anak-anak difabel, ibu hamil, dan lansia. Banyak manfaat yang akan diterima masyarakat,” kata Aminuddin.
Ia menyebut saat ini terdapat 33 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Probolinggo. Perputaran ekonomi dari keberadaan dapur-dapur tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah dan berpotensi memberikan dampak besar bagi perekonomian daerah.
“Ini tentu akan mempengaruhi ekonomi Kota Probolinggo dan sekitarnya. Harapan kita bersama, pelaksanaan MBG dari pusat hingga daerah dapat berjalan sebaik-baiknya sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Aminuddin juga menjelaskan pengawasan terhadap SPPG dilakukan secara berjenjang. Menurutnya, adanya penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG merupakan langkah evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Ia memastikan seluruh SPPG di Kota Probolinggo yang sebelumnya terkena suspend telah kembali beroperasi.
Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap pengelolaan limbah, penggunaan bahan pangan, asal produk, hingga tenaga kerja. Pengelola SPPG juga telah diarahkan untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani meminta masyarakat ikut mengawal pelaksanaan MBG agar tetap berjalan sesuai tujuan awal. Ia mengakui adanya sejumlah persoalan yang mencuat secara nasional, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan manfaat besar dari program tersebut.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada temuan yang membuat citra MBG menjadi kurang baik. Saya minta relawan di Kota dan Kabupaten Probolinggo ikut mengawal, jika ada penyimpangan laporkan agar MBG ini menjadi program yang baik,” ujar Syntha.
Ia berharap evaluasi pemerintah pusat terhadap kebijakan penutupan sementara SPPG dapat segera selesai sehingga mekanisme pengelolaan MBG semakin baik. “Kami sepakat untuk melanjutkan MBG di Probolinggo Raya,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, para peserta juga membacakan pernyataan sikap dan melakukan penandatanganan dukungan keberlanjutan program MBG di Probolinggo Raya. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, anggota DPRD, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
