Ternyata! Pemilu Yang Paling Banyak Digugat Pada Tahun 2019

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Persoalan pemilu pada tahun 2019 merupakan hal yang paling banyak digugat. Pasalnya, masih ada yang belum selesai dalam persoalan pemilu serentak. Gimana pada tahun 2020 ini yang sebentar lagi akan ada pemilihan daerah.?

Maka dari itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi aturan yang paling banyak digugat sepanjang 2019. Hal ini disampaikan Anwar dalam penyampaian Laporan Tahunan 2019 di gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1). 

“Pada tahun 2019, ada 51 UU yang paling sering dimohonkan pengujian. UU dengan frekuensi atau intensitas paling sering diuji adalah UU 7/2017 tentang Pemilu sebanyak 18 kali,” ujar Anwar. 

Baca juga  Selamat! Menteri Kabinet Baru Dilantik, Jokowi; Semoga Tidak Ada Yang Berani Korupsi

Sementara UU lain yang banyak digugat yakni UU 30/2002 tentang KPK sebanyak sembilan kali, UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana sebanyak 5 kali, UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 4 kali. 

Baca juga  Memalukan! Ternyata Monas Masih Terkena Banjir

Anwar menuturkan, total keseluruhan perkara yang ditangani MK pada tahun 2019 adalah 129 perkara. Namun baru 92 perkara yang diputus. 

Baca juga  Serikat Tani Jember Demo Tuntut Realisasi Reformasi Agraria

“Dengan demikian, memasuki tahun 2020, terdapat 30 perkara yang berasal dari tahun 2019, dan masih dalam proses pemeriksaan,” katanya.

Sepanjang tahun 2019, lanjut Anwar, MK juga tercatat menangani 262 perkara perselisihan hasil pemilu yang terdiri dari satu perkara perselisihan hasil pemilihan presiden/wapres dan 261 perkara sisanya merupakan perselisihan hasil pemilu anggota legislatif. 

“Alhamdulillah, seluruh perkara perselisihan hasil pemilu serentak telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persidangan berjalan lancar, transparan, dan publik dapat memantau setiap tahapan dan prosesnya,” ucap Anwar. 

(Rifa’i/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

DPD KNTI Tanjungbalai sesalkan Tidak Semua Nelayan Tradisional Mendapatkan Asuransi Nelayan

PILIHANRAKYAT.ID, Sumatera Utara-Senin Tanggal 4 Oktober PLT Walikota memimpin Apel pagi sekaligus pemberian asuransi ramayana untuk nelayan...

BEM PTAI : Tidak Masuk Akal TNI Disusupi PKI, Masyarakat Sudah Cerdas

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta- Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) bersilaturahmi dengan Panglima Kostrad Letjen...

Kiai Said: Kekayaan Simbol dan Kultural NU Intrumen Gerakan Revolusi Mental

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Penggerak Pemimpin Agama Pelopor dan Penggerak...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...