Wacana Penerbitan Perppu KPK, Politikus PKS; Itu Hanya Janji Saja

Wacana Perppu Hanya Janji (foto: detik)
Wacana Perppu Hanya Janji (foto: detik)

PILIHANRAKYAT.ID, Penerbitan Perppu KPK kemaren lalu sudah didesak oleh segenap para pendemo yang menuntut untuk harus mengeluarkan Perppu KPK. Semuanya itu sudah selesai, sudah ada persepakatan bersama antara pendemo dan juga segenap instansi, dan janji akan mengeluarkan Perppu KPK.

Hal itu dikatakan oleh Politikus PKS, Indra. Dia mengungkit wacana penerbitan Perppu KPK. Indra mempertanyakan Perppu KPK yang tak terdengar kelanjutannya ini harus lagi-lagi diangkat isunya, agar segera diambil kesimpulan bahwa akan mengeluarkan Perppu atau tidak.

“Ini kan kemarin pasca diundangkannya Undang-undang nomor 19 (UU KPK) ada demo besar-besaran, ada sebuah komitmen dan sinyal jelas dari eksekutif, menyatakan akan menerbitkan Perppu. Tapi mana hari ini?” kata Indra dalam diskusi Polemik di Hotel Ibis, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2019).

Baca juga  PKS Probolinggo Gelar Upacara HUT RI ke-80, Refleksi dan Komitmen Kebangsaan

Indra mengatakan wacana Perppu itu harus terus ditagih oleh banyak pihak. Dia menyebut, PKS juga masih berharap Perppu KPK diterbitkan. Karena keputusan itu sudah final dalam meja bundar beberapa minggu lalu.

“Ini harus jadi catatan, harus dikawal bersama, para pegiat antikorupsi, para civil society. Ini harus kita minta, supaya katanya ada Perppu itu harus kita tagih sehingga banyak hal yang bisa kita perbaiki ke depan. Sebelumnya, segenap parpol khususnya PKS sangat mendukung kalau Perppu KPK segera dilakukan.

Baca juga  Banjir Bantuan! Pemprov Jatim Kucurkan Rp2,2 Miliar Lebih untuk Warga Probolinggo

“Buat kami, kami sebagai partai politik konsisten dengan sinyal yang diberikan, terbitkan Perppu, kami mengharapkan itu,” imbuhnya.

Dia juga bicara soal keberadaan Dewas KPK yang muncul setelah revisi UU KPK yang baru. Idra menilai, yang jadi persoalan saat ini bukan orang yang ditunjuk sebagai Dewas tapi soal keberadaan Dewas itu sendiri.

“Buat kami di PKS bukan personelnya, personel nomor sekian. Tapi konsepnya, institusinya, kewenangan-kewenangan, itu yang jadi persoalan,” pungkasnya. (Rifa’i/PR.ID)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *