PILIHANRAKYAT.ID,Jakarta-Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah mendapat respon dari banyak kalangan, pro dan kontra pasti terjadi pada suatu kebijakan yang diambil oleh seorang.
Salamuddin Daeng Seorang Aktivis Tambang dan seorang Ekonom juga angkat bicara soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Salamuddin tidak mempercayai jika BPJS mengalami defisit karena semua itu tidak bisa dibuktikan hanya pemerintah yang tau.
“Yang bicara BPJS defisit adalah pemerintah, bagaimana membuktikan bpjs defisit tidak ada yang tau kecuali pemerintah” Ungkap Salamuddin.
Sebenarnya yang mengalami defisit itu adalah APBN, bukan BPJS. Dana BPJS telah dipinjam cukup banyak oleh APBN sehingga BPJS menjadi korban dan masyarakat yang harus menanggungnya
“APBN Telah meminjam dana BPJS Jamsostek, BPJS taspen, dan BPjs Asabri dalam jumlah besar secara tertutup dan tidak transparan.” Tegas Salamuddin.
Salamuddin juga menantang untuk buka-bukan soal BPJS, rumah sakit mana yang memakan dana banyak, nama pasien penerima BPJS beserta alamatnya, agar masyarakat umum juga tau persoalan kenapa iuran BPJS dinaikan
“BPJS kalau mau jujur silakan buka data rumah sakit mana yang memakan dana paling banyak. Buka nama pasien penerima dana bpjs nama dan alamatnya. Dengan demikian rakyat bisa tau”, tambahnya.
Tidak hanya menantang pihak BPJS saja tetapi Salamuddin juga menantang pemerintah untuk buka data terkait penempatan BPJS, Jamsostek.
“pemerintah silakan buka data dimana saja penempatan dana BPJS Jamsostek, BPJS asabri dan BPJS Taspen. Berapa keuantungannya? Berapa yang dibagi ke pemilik uang”, Jelas Salamuddin
Di Jaman digitalisai tidak ada yang dapat disembunyikan pada masyarakat pada umumnya.
“Di jaman IT 4.0 yang dibanggakan pak Jokowi ini, tak ada lagi orang yang bisa menyebutkan pemakaian dana publik baik pemerintah maupun rakyat sendiri”, imbuhnya
(Cipto/PR.ID)
