Jokowi Sangat Dilema Untuk Mengeluarkan Perppu, Ini Faktanya

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Keputusan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang akan di keluarkan oleh Presiden Jokowi nanti, itu merupakan langkah yang sudah maksimal. Semua keputusan itu harus diterima oleh semua pihak.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Presiden Jokowi saat ini sedang berada dalam kondisi yang dilematis untuk memutuskan mengeluarkan perppu atau tidak.

Presiden Jokowi harus menjalani dilematis itu. Sebab, Jokowi merupakan orang pertama yang memimpin Indonesia hari ini tentu harus tegas dalam mengambil keputusan, termasuk ingin mengeluarkan perppu atau tidak.

Baca juga  Merajut Kembali Papua Dengan Nilai Pancasila

“Jadi rakyat harus menyadari, partai politik dan DPR juga harus memaklumi bahwa presiden itu dihadapkan pada pilihan yang sangat dilematis, mengeluarkan perppu dianggap salah, jika tidak mengeluarkan perppu,” ujar Mahfud saat ditemui dalam acara Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Bangsa Indonesia adalah negara yang selalu menjunjung tinggi demokratis. Maka, segala keputusan yang diambil oleh Presiden itu harus diterima dengan lapang dada dari semua kalangan.

“Karena negara ini merupakan negara demokrasi, maka DPR, parpol, maupun rakyat harus menerima apapun yang diputuskan Jokowi. Kalau tidak mengeluarkan perppu, ya sudah, mau apalagi kan. Kalau mengeluarkan ya harus diterima juga,” sambungnya.

Baca juga  Masyarakat Banyak Menolak Revisi UU KPK, Jokowi Seharusnya Lebih Paham Kemana Keberpihakannya Akan di Berikan
Baca juga  Paradigma Kebudayaan; Tradisi Macapat Bondowoso

Baik dikeluarkan atau tidak, lanjut Mahfud, agenda pemberantasan korupsi lewat penyempurnaan UU KPK masih terbuka untuk direvisi ke depannya. Itu adalah langkah yang riil untuk menyatukan pemahaman.

Ia mendorong apapun keputusan presiden, seluruh pihak menghormati karena situasi tersebut tidaklah mudah bagi orang pertama di Indonesia (Jokowi).

“Baik mengeluarkan atau tidak, pembicaraan lebih lanjut untuk pemberantasan korupsi dan penyempurnaan UU KPK itu masih terbuka. Jadi ya, kita juga perlu tahu presiden dihadapkan pada pilihan dilematis,” ucapnya.

(Rifa’i/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Misi Atasi Pandemi, Menkes: Vaksinasi Tuntas 12 Bulan

Herd immunity merupakan upaya menghentikan laju penyebaran virus dengan cara membiarkan imunitas alami...

Wamenkes: Mendiagnosa Covid19 Lebih Dini Mencegah Kematian

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono menegaskan kunci keberhasilan Indonesia dalam...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...