Sadis! Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menduduki Posisi Kedua Yang Ditangani KPK

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto mengatakan bahwa kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani KPK.

Roni sudah mendorong upaya pencegahan korupsi. Agara bangsa Indonesia semakin maju dalam urusan barang dan jasa. Kalau tingkat korupsi pengadaan barang/jasa menduduki peringat kedua, mau dibawa kemana bangsa Indonesia.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki peringkat kedua dari kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK,” ujar Roni di acara Rakornas LKPP di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Presiden Joko Widodo turut hadir di acara ini. “Untuk itu dibutuhkan upaya pencegahan sebagaimana telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi,” kata Roni.

Baca juga  Wartawan Asal Indonesia Jadi Korban Di Hong Kong

Roni sudah menjelaskan di depan Jokowi langsung dan mengatakan ada paket pekerjaan senilai Rp 39 triliun yang masih berproses di e-tendering di bulan November 2019. Sebanyak Rp 31,7 triliun di antaranya terkait pekerjaan konstruksi.

“Dalam konteks pengadaan, sampai November 2019 ini, masih ada paket pekerjaan senilai Rp 39 triliun yang masih berproses di sistem e-tendering, termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp 31,7 triliun yang pasti akan mempengaruhi kinerja dan serapan anggaran,” ujar Roni.

Baca juga  Wartawan Asal Indonesia Jadi Korban Di Hong Kong

Selain itu, Roni membenarkan belanja barang/jasa pemerintah di periode 2015-2019 sebesar Rp 5.335 triliun. Nilai penghematan dari belanja sebesar Rp 177,9 triliun dari proses pengadaan lewat e-tendering dan e-purchasing.

Baca juga  Pelantikan Presiden Akan di Kawal Ketat, Termasuk Pengawalan Di Media Online

“Sebagai contoh Pilpres 2019, pendampingan LKPP di KPU untuk pengadaan surat suara dari HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp 872,6 miliar, diperoleh nilai kontrak sebesar Rp 633,4 miliar atau selisih sekitar Rp 291,38 miliar atau 30,8 persen,” kata Roni.

“Bahkan untuk pengadaan sampul surat- suara, dari HPS Rp 159,9 miliar, nilai kontrak hanya Rp 50,3 miliar atau selisih Rp 109 miliar atau 68,5 persen,” imbuhnya.

Roni sudah sangat jelas menjelaskan pengadaan barang/jasa, bahkan sampai dengan data-data periodenya. Itu adalah bukti bahwa apa yang dibicarakan merupakan hal yang riil. (Rifa’i/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Bocil Top Up Voucher Game Online 800 RB; KPAI Serukan Lindungi Anak Dari Pengaruh Game Online

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Di media sosial (medsos) viral video diduga orang tua sedang memarahi kasir minimarket Indomaret karena anaknya...

Serangan Hamas Tewaskan 2 Warga Israel; PM Israel Murka

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Saling serang antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza kian intens. Gempuran roket yang ditembakkan Hamas...

Kaukus Muda PPP: Penyerangan di Masjid Al Aqsha adalah Bentuk Kekejaman Negara Apartheid Israel

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Wakil Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP Aas Subarkah mengutuk keras aksi pengusiran paksa warga Palestina di...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...