Soal FPI, Menteri Agama Tidak Mampu Untuk Mengatasinya, Ini faktanya

- Advertisement -

PILIHAN RAKYAT.ID, Jakarta-Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, di nilai sudah tidak mampu mengatasi Frot Pembela Islam (FPI). Hal itu dikatakan oleh Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro. Pasalnya, Norman kecewa dengan Menteri Agama yang selama ini dipercayainya.

Padahal, kata dia, tidak sedikit masyarakat yang menolak eksistensi ormas yang sangat lekat dengan sosok Rizieq Shihab itu. Norman mengaku kecewa, Menag Fachrul Razi yang ia soroti terperdaya dengan janji manis FPI, taat dengan Pancasila dan NKRI.

Terkait kasus FPI, Fachrul Razi sudah tidak mempunyai taring untuk mengatasinya. Yang menjadi sorotan utama dalam pernyataan Menteri Agama itu lantaran dia pernyataannya berubah dari apa yang dikatakan sebelumnya.

Pernyataan Menteri Agama (Fachrul Razi) menimbulkan reaksi keras dari publik, sebagian besar suara miring karena pernyataan Menteri Agama berubah. “Kali ini pernyataan menteri berubah seperti tidak punya nyali menghadapi ormas FPI,” katanya kepada Tagar, Kamis, 28 November 2019.

Norman mengklaim sikap mantan Wakil Panglima TNI itu dalam pemberian izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang sudah kedaluwarsa sejak 20 Juni lalu, telah melukai banyak pihak.

Baca juga  Pernyataan Sikap FSPBUN Atas Operasi Tangkap Tangan KPK Yang Melibatkan Direksi Holding PTPN Group

“Pernyataan Menteri Agama (Fachrul Razi) menimbulkan reaksi keras dari publik, sebagian besar suara miring karena pernyataan Menteri Agama berubah,” ujarnya.

Dia ingat betul gagasan Fachrul ingin memberantas paham radikalisme dan intoleran di Indonesia, namun belakangan sirna begitu saja hanya dengan perjanjian di atas meterai 6.000. Norman menganggap FPI termasuk kategori gerakan radikal.

“Awalnya kan memberantas ormas-ormas radikal, intolerasi termasuk FPI. Akhirnya hanya bermodal bikin pernyataan di atas meterial di atas segel (materai) 6000. Tulis surat janji untuk setia kepada Pancasila dan NKRI,” kata dia.

Baca juga  Terkait Viralnya Jokowi Tidak Menghidupkan Lampu Motor, Ini Pembelaan Staf Presiden

Norman berujar, sebelum Menag Fachrul Razi pasang badan untuk mengajukan perpanjangan SKT, sebaiknya terlebih dahulu melihat rekam jejak FPI yang ditengarai banyak menimbulkan keresahan masyarakat.

“Semoga Menteri yang memberikan ijin SKT atau merekomendasi, harus memperhatikan sungguh-sungguh rekam jejak FPI yang selama ini. FPI sudah dianggap negatif oleh masyarakat kebanyakan antara lain sweeping rumah makan, membenturkan antara umat yang berbeda keyakinan,” ucapnya.

Menurut dia, FPI bisa dijadikan ‘senjata’ oleh orang yang memiliki kepentingan tertentu, terlebih yang berseberangan dengan visi pemerintah. “Seolah selama ini ada pembiaran atau dipelihara oleh oknum-oknum tertentu, seperti FPI ini anak emas mereka untuk kepentingan tertentu,” kata dia. 

Baca juga  Guru Honorer Mogok Ngajar, Ini Puisi Jerit Hati Guru

Sebelumnya, Kementerian Agama menyatakan Front Pembela Islam sudah memenuhi syarat permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.14 Tahun 2019.

Atas dasar tersebut, Kementerian Agama setuju izin FPI diperpanjang. Kementerian Agama membuat rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT Front Pembela Islam. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan dalam siaran pers diterima Antara, Kamis, 28 November 2019.

“Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019 sudah dipenuhi FPI sehingga kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT-nya,” kata M Nur Kholis.

Beberapa syarat diatur dalam PMA di antaranya dokumen pendukung mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Syarat lain yang sudah dipenuhi FPI yaitu surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan, dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Baca juga  Narasi Kaltim Sebagai Ibu Kota Baru Lebih Mudah Diserang China Tak Berdasarkan Sumber Relevan

“Persyaratan tersebut sudah dipenuhi FPI, termasuk pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Surat pernyataan kesetiaan tersebut sudah dibuat FPI di atas meterai,” Pungkasnya.

(Rifa’i/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Bocil Top Up Voucher Game Online 800 RB; KPAI Serukan Lindungi Anak Dari Pengaruh Game Online

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Di media sosial (medsos) viral video diduga orang tua sedang memarahi kasir minimarket Indomaret karena anaknya...

Serangan Hamas Tewaskan 2 Warga Israel; PM Israel Murka

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Saling serang antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza kian intens. Gempuran roket yang ditembakkan Hamas...

Kaukus Muda PPP: Penyerangan di Masjid Al Aqsha adalah Bentuk Kekejaman Negara Apartheid Israel

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Wakil Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP Aas Subarkah mengutuk keras aksi pengusiran paksa warga Palestina di...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...