Ternyata Pasal Juga Bisa Dipesan, Mahfud MD; Membeberkan Semuanya

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Ternyata dalam undanga-undang yang dibuat oleh Negara Indonesia masih bisa dipesan maupun masih bisa dibeli. Hal itu sudah diakui oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud sudah tau dan mengakui proses pembuatan aturan di Indonesia masih kacau balau. Dia mengatakan ada hukum dan pasal dalam undang-undang yang dibuat karena pesanan tertentu. Itu merupakan problem bagi kita semua untuk membenahi bersama urusan Undang-undang.

“Problem kita sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau. Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada,” ujar Mahfud dalam acara Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (19/12).

Selain pasal, Mahfud menyampaikan proses pembuatan undang-undang juga ada yang bukan untuk kepentingan nasional. Dia menyebut ada UU hingga peraturan daerah yang dibuat karena pesanan orang-orang tertentu.

Baca juga  Mahfud MD Mengijinkan Aksi Terkait Omnibus Law

Semua itu merupakan hal yang tidak logis. Sebab, urusan hukum maupun perundang-undangan masih saja bisa dibeli. Artinya undang-undang itu seharusnya dibuat sesuai dengan kebutuhan dengan kepentingan nasional.
Namun, Mahfud enggan membeberkan secara rinci. Dia hanya menyampaikan modus yang digunakan adalah dengan cara mensponsori proses pembuatan UU, perda, atau pasal yang diminta. “Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan saat ini banyak pihak juga mengeluhkan tumpang tindihnya aturan. Namun, dia menyampaikan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan omnibus law atau menyinkronkan berbagai aturan menjadi satu aturan.

Baca juga  Mahfud MD Mengijinkan Aksi Terkait Omnibus Law

Misalnya, kata Mahfud, Kementerian Keuangan tengah menyusun omnibus lawdi bidang perpajakan. Dia berkata omnibus law di bidang itu diharapkan selesai 2020. “Di bidang perizinan, ratusan peraturan berbeda-beda akan di-omnibus dijadikan satu,” ujar Mahfud.

Adapun di bidang penegakan hukum, mantan Ketua MK ini menyampaikan masih bermasalah. Dia berkata rasa keadilan sering ditabrak oleh formalitas hukum atau oleh otoritas yang berwenang menerbitkan aturan. “Lalu timbullah rasa ketidakadilan. Nah, inilah penegakan hukum,” ujarnya.

Baca juga  Mahfud MD Mendapat Masukan Dari Masyarakat Papua

Mahfud menjelaskan penegakan hukum terdiri dari dua cabang. Pertama, jika terjadi konflik ujungnya di pengadilan. Pelaksanaan hukum terkait konflik di pengadilan disebut penegakan hukum. 

“Tapi kalau tidak ada konflik itu pelaksanaan aturan sehari-hari di birokrasi pemerintahan, itu penegakan hukum. Pelaksanaan aturan sehari-hari tanpa konflik, tidak ada perkara, tidak ada apa-apa,” ujar Mahfud.

Dia menyatakan birokrasi saat ini sangat bermasalah. Penyebabnya, kata Mahfud, birokrasi di Indonesia masih sangat koruptif, malas, hingga tidak produktif. “Nah, sering main tipu-tipu juga, lalu ada isu terpapar (radikalisme),” ujarnya. (Rifa’i/PR.ID)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Bocil Top Up Voucher Game Online 800 RB; KPAI Serukan Lindungi Anak Dari Pengaruh Game Online

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Di media sosial (medsos) viral video diduga orang tua sedang memarahi kasir minimarket Indomaret karena anaknya...

Serangan Hamas Tewaskan 2 Warga Israel; PM Israel Murka

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Saling serang antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza kian intens. Gempuran roket yang ditembakkan Hamas...

Kaukus Muda PPP: Penyerangan di Masjid Al Aqsha adalah Bentuk Kekejaman Negara Apartheid Israel

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Wakil Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP Aas Subarkah mengutuk keras aksi pengusiran paksa warga Palestina di...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...