PILIHABRAKYAT.ID, Kraksaan – Sorotan tajam kembali diarahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD melalui anggota Komisi IV, Rendra Hadi Kusuma, mengecam buruknya pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat, terutama di Puskesmas dan RSUD.
Dalam peninjauan lapangan yang dilakukan Jumat (31/5/2025), Rendra menilai Dinas Kesehatan gagal menunjukkan arah prioritas yang jelas. Ia menyoroti bahwa fokus instansi tersebut lebih banyak pada proyek fisik dan pengadaan alat, sementara kebutuhan paling dasar seperti kehadiran dokter dan pelayanan manusiawi justru terabaikan.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu bukan hanya alat kesehatan, tapi dokter yang hadir, pelayanan yang cepat, dan penanganan yang manusiawi. Tapi selama ini, aspek paling dasar itu justru sering diabaikan,” ujarnya.
Politisi muda dari Fraksi PKB ini juga mengkritisi tidak optimalnya pemanfaatan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang seharusnya memberi fleksibilitas untuk mempercepat perekrutan tenaga medis.
“BLUD itu memberi ruang besar untuk rekrutmen dokter, termasuk spesialis. Tapi peluang ini seperti dibiarkan lewat begitu saja. Akibatnya, kekurangan dokter tetap jadi masalah menahun,” katanya.
Rendra menilai kelambanan ini berdampak langsung pada turunnya kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan daerah. Ia mengingatkan, jika tidak segera ada perbaikan sistemik, maka masyarakat akan terus menjadi korban kebijakan yang tak berpihak.
Tak hanya soal pelayanan, Rendra juga menerima laporan dari warga mengenai dugaan pungutan liar terhadap ibu hamil yang memilih melahirkan di luar fasilitas puskesmas. Biaya yang dibebankan disebut mencapai Rp750 ribu hingga Rp900 ribu.
“Ini harus diklarifikasi secara terbuka. Kalau tidak benar, sampaikan penjelasannya. Tapi jika benar ada oknum, maka harus ada sanksi tegas. Ini menyangkut hak dasar rakyat kecil,” tegasnya.
Ia menegaskan, Fraksi PKB akan terus berada di garda depan dalam mengawal isu-isu pelayanan dasar, termasuk kesehatan. Bagi PKB, keberpihakan pada rakyat bukan sebatas janji politik, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Kami tidak akan diam. Pemerintah daerah harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama Dinas Kesehatan. Karena tugas kami di legislatif adalah memastikan rakyat mendapat pelayanan yang layak dan manusiawi,” pungkas Rendra.
