PILIHANRAKYAT.ID, Surabaya-Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul. Pernyataan itu disampaikan Pigai saat meninjau korban keracunan massal MBG di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia (RSIA IBI) Surabaya, Rabu, 13 Mei 2026.
Insiden keracunan tersebut menimpa sekitar 200 siswa dari 12 sekolah di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Para siswa mengalami gejala pusing, mual, muntah, hingga diare setelah menyantap makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh pada Senin, 11 Mei 2026.
Sebagian siswa sempat mendapat penanganan di Puskesmas Tembok Dukuh. Sedangkan sekitar 130 siswa lainnya dirawat di RSIA IBI Surabaya untuk observasi lebih lanjut.
Dalam kunjungannya, Pigai mengatakan MBG merupakan program strategis pemerintah untuk menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan cerdas. Menurut dia, program tersebut tidak hanya difokuskan untuk menekan angka stunting maupun busung lapar.
“MBG itu tidak hanya sekadar mengurangi patologi sosial seperti stunting dan busung lapar, tetapi juga menyiapkan SDM unggul,” kata Pigai.
Ia menilai kota besar seperti Surabaya tetap membutuhkan program MBG meskipun angka stunting di wilayah tersebut relatif rendah. Menurut dia, anak yang sehat dan tercukupi gizinya akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal.
Meski demikian, Pigai menyoroti pengelolaan dapur SPPG yang dinilai menjadi titik lemah dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut persoalan utama bukan pada konsep MBG, melainkan pada kedisiplinan dan profesionalisme pengelola dapur.
Pemerintah, kata dia, telah menghentikan sementara operasional dapur SPPG Tembok Dukuh sambil menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Pigai juga meminta pengelola yang terbukti lalai untuk diblacklist agar tidak lagi terlibat dalam program MBG.
Ia turut mengusulkan agar satu dapur SPPG tidak menangani terlalu banyak sekolah. Menurut Pigai, satu dapur idealnya hanya melayani maksimal lima sekolah agar pengawasan kualitas makanan lebih optimal.
