PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Persoalan mahalnya harga gas industri mendapat perhatian serius dari pemerintah dan parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahkan turun langsung meminta penjelasan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terkait langkah penyelesaian masalah tersebut.
Permintaan itu disampaikan Dasco saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026). Di tengah sambutannya, Dasco memilih menghubungi langsung Simon untuk meminta kepastian solusi atas keluhan kalangan buruh mengenai harga gas industri.
“Pak Dirut Pertamina, saya sedang di Raker KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi pidato saya yang sudah dirancang buyar semua gara-gara soal gas,” ujar Dasco sambil berseloroh di hadapan peserta Rakernas.
Ia kemudian meminta penjelasan apakah ada jalan keluar yang bisa segera dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Pertama-tama sebelum pidato, saya mau tanya dulu soal gas industri, apakah ada jalan keluar?” kata Dasco melalui sambungan telepon yang diarahkan ke mikrofon.
Menanggapi hal itu, Simon menyatakan Pertamina akan segera melakukan koordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai anak usaha yang menangani distribusi gas bumi. Ia mengatakan perusahaan berkomitmen mencari penyesuaian agar kebutuhan industri tetap terpenuhi.
“Saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN. Dari kami komitmennya akan melakukan penyesuaian setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG,” ujar Simon.
Menurut dia, Pertamina akan berupaya memperbaiki kondisi yang ada, termasuk mendorong harga gas industri agar lebih kompetitif dan mendukung keberlangsungan sektor manufaktur.
“Kita tentunya lakukan yang terbaik agar segera ada perbaikan, dan tentunya untuk mendukung teman-teman di industri dengan harga yang sesuai,” tutur Simon.
Sebelumnya, isu kenaikan harga gas industri menjadi perhatian serikat pekerja karena dikhawatirkan berdampak pada kelangsungan usaha dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah pun membentuk Satgas Mitigasi PHK untuk mengantisipasi dampak tekanan terhadap dunia industri.
