PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat mahalnya harga gas industri mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ancaman kehilangan pekerjaan terhadap sekitar 55 ribu buruh membuat pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK untuk mencari jalan keluar.
Satgas tersebut dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia mengatakan pemerintah tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan sektor industri yang bergantung pada gas tetap berjalan dan tidak melakukan pengurangan tenaga kerja.
“Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan segera mencari solusi. Dalam satu atau dua hari ke depan kami akan mengambil keputusan untuk memastikan kegiatan sektor industri yang membutuhkan gas dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo usai rapat bersama pemangku kepentingan di DPR, Jumat (26/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah akan menjamin kebutuhan gas bagi industri agar aktivitas produksi tetap berlangsung normal. Langkah itu diharapkan mampu mencegah perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada PHK.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan kondisi sejumlah perusahaan sudah berada pada tahap kritis. Ia menyebut sekitar 55 ribu pekerja yang berada di bawah naungan KSPSI terancam kehilangan pekerjaan akibat tekanan biaya produksi.
“Saat ini 55 ribu sudah terancam di depan mata. Bahkan sudah ada satu perusahaan, PT Granito, yang menyampaikan kepada pekerjanya bahwa seluruh karyawan terkena PHK,” ujar Andi Gani.
Ia berharap keputusan pemerintah dalam waktu dekat dapat menjadi penyelamat bagi industri dan pekerja. Menurutnya, persoalan harga gas industri sudah memasuki kondisi darurat yang membutuhkan kebijakan cepat.
“Rapat tadi memutuskan dalam satu atau dua hari pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan mengenai gas industri. Mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan situasi yang sangat kritis,” katanya.
Pemerintah kini berpacu mencari kebijakan agar biaya energi industri tidak semakin menekan dunia usaha, sekaligus menjaga agar ribuan pekerja tetap memiliki mata pencaharian.
